Penolakan Alexander Marwata untuk menjadi saksi meringankan Firli Bahuri direspons oleh Polda Metro dengan sikap terbuka dan menghormati keputusan tersebut.

Date:

Share post:

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menolak untuk menjadi saksi meringankan dalam kasus dugaan pemerasan tersangka Firli Bahuri terhadap Syahrul Yasin Limpo. Polda Metro Jaya menilai penolakan tersebut merupakan hak dari Alexander Marwata.

Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima Alexander menolak menjadi saksi, dan menilai penolakan tersebut merupakan hak dari yang bersangkutan. Informasi tersebut diterima dari Biro Hukum KPK RI yang mengirimkan surat dan diterima Polda Metro Jaya pada sore hari kemarin. Alexander Marwata sebelumnya dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, namun batal menghadirinya.

Dia juga dihadirkan sebagai saksi meringankan yang diminta tersangka Firli Bahuri dalam sidang praperadilan gugatan penetapan tersangka yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. “Saudara Alex Marwata Wakil Ketua Pimpinan KPK RI menolak untuk dijadikan saksi a de charge oleh tersangka FB,” ujar Ade Safri.

Semua BErita

Diet Ketat ala Artis K-pop: Bahaya Stop Datang Bulan

Mengutip pengalaman bintang K-Pop Soyou dan Jeon Hyosung, mereka berbagi kisah tentang tekanan yang mereka alami terkait berat...

24 Tempat Makan Enak di Pasar Minggu untuk Nikmati Bersama Teman dan Keluarga

Pasar Minggu kini menjadi destinasi populer bagi pecinta kopi dan makanan di Jakarta Selatan. Berbagai kafe kekinian menawarkan...

Manfaat Bambu Hijau dalam Mengembalikan Kesuburan Tanah dan Meningkatkan Kesejahteraan

Bambu tidak hanya memiliki fungsi ekologis yang penting, tetapi juga membuka peluang baru dalam bidang ekonomi. Batang, daun,...

Uni Emirat Arab Larang Plastik Sekali Pakai 2026: Ini yang Perlu Anda Ketahui

Dubai telah mengumumkan rencana pelarangan penggunaan plastik secara bertahap untuk mengurangi dampak limbah plastik. Mulai Januari 2024, pemerintah...