Perhatian masyarakat terhadap program legislatif dalam pemilihan anggota DPR semakin meningkat. Berdasarkan survei independen, 59% dari 409 responden menyatakan bahwa mereka akan memilih berdasarkan program aspirasi konkret yang disampaikan calon legislatif selama kampanye.
Calon anggota DPR dari Dapil Jabar X, Iwan Bule, mengungkapkan bahwa masyarakat kini lebih cerdas dalam memilih wakil mereka di parlemen. Mereka tidak hanya melihat popularitas atau janji-janji kosong, tetapi juga program konkret yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk sembako.
Iwan juga menekankan pentingnya perhatian terhadap ketersediaan sembako dalam program legislasi. Ia memastikan bahwa sebagai calon wakil rakyat, mereka harus memastikan kebutuhan dasar seperti sembako tidak menjadi beban berat bagi masyarakat.
Masyarakat mengharapkan para anggota DPR yang terpilih nantinya dapat memberikan perhatian yang serius terhadap masalah ketersediaan sembako dalam program-legislasi mereka.
Menanggapi harapan tersebut, Iwan menegaskan komitmennya untuk mengatasi masalah ketersediaan sembako. Demikian juga, langkah konkret diperlukan untuk meningkatkan produksi sembako dalam negeri.
Pemilih di Dapil Jabar X menyambut baik komitmen dari calon anggota legislatif seperti Iwan Bule yang secara konkret memperhatikan kebutuhan mendasar masyarakat terkait sembako.
Calon anggota DPR perlu merancang kebijakan konkret dan efektif yang dapat meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas sembako bagi seluruh lapisan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta perlu ditingkatkan untuk memperkuat sinergi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat terkait sembako.
Selain itu, perlu juga memperhatikan aspek kualitas dan keamanan pangan dalam kebijakan yang mengatur kontrol mutu dan keamanan sembako untuk melindungi konsumen dari risiko kesehatan yang mungkin timbul akibat konsumsi produk yang tidak layak. Ketersediaan sembako yang cukup dan berkualitas harus menjadi fokus utama para calon anggota DPR dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berkelanjutan.
