Mulyadi, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan dalam memberantas praktik judi online dan pinjaman online ilegal. Menurutnya, pemerintah sebagai regulator harus memiliki kebijakan yang kuat terkait akses internet terhadap situs dan aplikasi digital yang menjadi tempat bagi praktik judi online ilegal.
Dalam Rapat Panja RKP dan Prioritas Anggaran Tahun 2025 di Gedung DPR, Mulyadi menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengatasi masalah ini. Dia menyatakan bahwa judi online dan pinjol merupakan masalah serius yang berujung pada tindak kriminalitas dan harus ditangani secara menyeluruh.
Indonesia menempati peringkat teratas dalam jumlah penggemar judi online, hal ini menurutnya mengerikan dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Mulyadi juga menyoroti pentingnya perlindungan data pribadi dalam era digital saat ini, yang harus dijaga agar tidak disalahgunakan.
Selain itu, Mulyadi juga memberikan perhatian terhadap masalah pinjaman online dengan bunga yang sangat tinggi yang menyebabkan masyarakat terjerat. Dia mengajak pemerintah untuk meriset ulang definisi kemiskinan agar kebijakan dan orientasi anggaran dapat tepat sasaran.
Akhirnya, Mulyadi menekankan perlunya kebijakan dan anggaran yang berpihak pada rakyat, dengan melibatkan stakeholder daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tutupnya, dia menegaskan bahwa kebijakan harus tepat sasaran, tepat anggaran, dan tepat waktu.
