Kota Bogor – Meskipun turun hujan, aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Bogor tetap melangsungkan aksi penolakan terhadap program tapera di depan Istana Presiden, Kota Bogor, pada Kamis (27/06/24).
Menurut Aliansi BEM Se-Bogor, program tapera yang diusulkan oleh para petinggi Indonesia dianggap sebagai penyebab penderitaan baru bagi masyarakat, terutama di Kota Bogor.
Koordinator Aliansi BEM Se-Bogor, Achmad Sobari, menyatakan bahwa program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak bertujuan untuk membantu masyarakat sama sekali.
“Kita menginginkan pemerintahan yang adil dan memberdayakan rakyat tanpa adanya program yang justru menambah beban bagi mereka,” ujar Koordinator Aliansi BEM Se-Bogor Achmad Sobari.
Oleh karena itu, Aliansi BEM Se-Bogor membawa beberapa tuntutan kepada para petinggi Indonesia, antara lain:
1. Menuntut penolakan terhadap RUU TNI dan RUU POLRI.
2. Menolak Program TAPERA serta kebijakan lain yang merugikan masyarakat, dan menuntut pencabutan peraturan tersebut serta tanggung jawab penuh negara terhadap hak pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak bagi rakyat.
3. Mendesak DPR untuk meninjau kembali RUU Penyiaran dan tidak mengesahkannya menjadi UU.
4. Mengembalikan Marwah Mahkamah Agung sesuai dengan citra negara.
5. Mengembalikan hak masyarakat untuk mengelola hutan adat dengan menarik izin pembabatan perkebunan sawit.
6. Meninjau kembali pengesahan PP Nomor 25 Tahun 2024 yang menawarkan ormas keagamaan untuk mengelola konsesi tambang.
7. Mencabut Permendikbud Ristek Nomor 2 tahun 2024 dan memastikan tidak ada kenaikan biaya pendidikan di perguruan tinggi.
8. Mendorong Presiden Jokowi untuk memberhentikan jajaran direksi utama PT ANTAM atas kasus korupsi yang merugikan negara.
Artikel ini telah ditinjau sebanyak 11 kali.
