PBHI Jakarta berharap Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta pada Pilkada 2024 memahami persoalan dan Pro terhadap Hak Asasi Manusia. Yohanes Ruelman Bidaya, Sekertaris Jendral PBHI Jakarta, menyampaikan hal ini dalam acara Seminar Rapat Kerja Nasional BEM KSI. Menurutnya, warga Jakarta membutuhkan Calon Gubernur yang Pro pada perlindungan, penghormatan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM). Dia juga menyoroti ‘Wacana “Rematch” Anies Vs Ahok’ sebagai kepentingan elektoral partai politik saja dan mencatat kasus penggusuran paksa yang terjadi selama masa Anies dan Ahok.
Yohanes menambahkan bahwa rencana penghapusan sanksi diskualifikasi paslon pilkada yang tidak melaporkan dana kampanye tidak mencerminkan prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, terbuka, dan akuntabel. Menurutnya, penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 masih memiliki masalah dan perlu perbaikan.
