JAKARTA – Warga di Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Pemukiman Pulogadung (PPUKMP) Pulogadung atau Kawasan PIK Jakarta Timur mengeluhkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Unit Pengelola Kawasan (UPK).
Mereka kemudian melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor UPK di Jalan Penggilingan Raya Komplek PIK No. 62 Jakarta Timur. Aksi tersebut dihadiri oleh ratusan warga yang tergabung dalam Forum Komunikasi Warga PIK (FKWP).
Aksi dimulai dengan longmarch dari permukiman warga menuju Kantor UPK, di depan Kantor UPK PPUKMP warga menyampaikan keluhan dan aspirasi selama satu jam sebelum akhirnya perwakilan dari warga diterima oleh Kepala UPK PPUKMP Teguh Iman Santoso.
Warga merasa kebijakan UPK PPUKMP memberatkan, seperti naiknya iuran sewa lahan dan bahkan, ada tambahan sewa bangunan yang sebelumnya tidak ada.
“Kami ada tekanan, ada kenaikan secara sepihak yang tidak sesuai dengan SK Gubernur. Jadi yang tadinya sewa lahan, tapi sekarang sewa bangunannya pun dikenakan. Karena di SK Gubernur tidak ada sewa bangunan, yang ada sewa lahan,” ujar Ketua FKWP Donny Chaniago, Kamis (8/8/2024).
Seiring berjalannya waktu, bangunan yang didirikan di atas lahan yang dibeli warga dengan status sewa beli itu dipugar warga untuk keperluan usaha, namun tidak melewati batas lahan yang dimiliki warga. Bangunan yang dipugar itu yang kemudian dikenakan biaya sewa bangunan.
“Lahan itu tidak bertambah tapi malah yang dikenakan sama dia itu sewa bangunan. Lah kita bangunan dari dulu itu, dan dari lima pimpinan sebelumnya tidak pernah ada masalah. Tentang lahan dan penambahan bangunan juga tidak ada masalah, asal tidak menambah lahan,” katanya.
Warga juga mengeluhkan adanya dugaan tindak intimidasi yang dilakukan UPK PPUKMP saat menagih iuran kepada warga. “Kemarin itu dia masukin surat penagihan itu dengan orang-orang aparat aktif, ada provos. Lama-lama kita enggak nyaman usaha di sini,” ucapnya.
