Biaya karbon, yang ditambahkan ke harga tiket, diklaim bertujuan mendukung upaya pemerintah di kawasan ini dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor penerbangan. Sementara Malaysia Airlines telah menjadikan pungutan karbonnya opsional, AirAsia berencana membuatnya jadi wajib.
Menurut CEO AirAsia, Tony Fernandes, mereka memiliki opsi untuk penumpang membayar biaya karbon secara sukarela, namun akan menjadikannya wajib. Fernandes menyatakan bahwa jika opsional, kemungkinan tidak ada yang akan membayar biaya tersebut.
Komisi Penerbangan Malaysia (MAVCOM) awal tahun ini menyatakan bahwa maskapai penerbangan memiliki keleluasaan memutuskan penerapan biaya karbon untuk perjalanan udara, baik di dalam maupun luar negeri. MAVCOM tidak memberlakukan aturan yang mengikat terkait penerapan biaya karbon, sehingga kebijakan tersebut bergantung pada keputusan dari masing-masing maskapai penerbangan.
Menteri Transportasi Malaysia, Anthony Loke, menjelaskan bahwa biaya karbon bukanlah pungutan dari pemerintah, melainkan dari maskapai penerbangan untuk menyeimbangkan emisi karbon. Menteri Loke juga membedakan kebijakan Malaysia dengan Singapura, yang menjadikan biaya karbon opsional tergantung pada kebijakan masing-masing maskapai penerbangan.
