Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengadakan pertemuan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono dan Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan di Istana Merdeka, Jakarta untuk menangani masalah pembangunan pagar laut tanpa izin di Tangerang, Provinsi Banten. Sakti mengungkapkan bahwa pembangunan tersebut tidak memiliki izin yang diperlukan, melanggar regulasi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagai hasilnya, pembangunan tersebut telah ditutup sementara menunggu penyelidikan lebih lanjut untuk menentukan kepemilikan dan legalitasnya. Presiden Prabowo telah memerintahkan pemeriksaan hukum yang teliti terkait masalah ini, melibatkan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti TNI Angkatan Laut dan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Tujuannya adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur hukum dan mencegah potensi dampak buruk seperti erosi. Pendekatan proaktif ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjalankan regulasi dan melindungi sumber daya laut.
