Pada Selasa, 21 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, untuk membahas percepatan pembangunan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (IKN). Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa pembangunan IKN tetap menjadi prioritas pemerintah sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan. Pembangunan IKN akan difokuskan pada konsep ‘ibu kota politik’ dengan menyelesaikan konstruksi fasilitas pemerintah serta lembaga legislatif dan yudikatif.
Presiden Prabowo ingin menciptakan tata kelola yang lengkap untuk mencerminkan demokrasi. Penyusunan tahapan ini bertujuan agar aktivitas politik, baik harian maupun strategis, dapat berjalan lancar. Pemerintah juga membahas sumber pendanaan proyek ini yang melibatkan APBN dan sumber non-APBN melalui kerja sama dengan sektor swasta. Kerja sama ini diharapkan dapat berjalan positif dan terintegrasi dengan baik.
Kepala Otoritas Ibukota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, melaporkan bahwa pemerintah telah menginvestasikan sejumlah dana untuk membangun infrastruktur penting dalam fase awal pembangunan IKN. Investasi swasta juga telah terkumpul dalam jumlah tertentu hingga September 2024. Pertemuan tersebut dihadiri oleh berbagai pejabat terkait, termasuk Menteri Koordinator, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri PUPR, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, dan Kepala Otoritas IKN.
