Pemerintah melalui Istana memberikan tanggapan terkait kasus korupsi ekspor dan impor minyak mentah serta produk kilang di PT Pertamina. Dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, ditemukan adanya dugaan manipulasi bahan bakar minyak (BBM) yang melibatkan dua anak perusahaan Pertamina, yakni Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa pemerintah sepenuhnya mendukung setiap upaya penegakan hukum yang sedang berlangsung. Langkah pemberantasan korupsi ini sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen untuk melawan berbagai bentuk korupsi, baik di lingkungan lembaga negara maupun badan usaha milik negara (BUMN).
Pemerintah memberikan dukungan kepada Pertamina, baik di tingkat holding maupun anak perusahaannya, untuk segera memperbaiki tata kelola setelah mencuatnya kasus ini. Dengan adanya perbaikan tersebut, diharapkan Pertamina bisa menjadi perusahaan yang lebih kuat dan lebih profesional. Hasan menegaskan bahwa Pertamina merupakan salah satu pilar utama perekonomian nasional. Oleh karena itu, upaya bersih-bersih harus segera dilakukan guna memastikan tata kelola perusahaan tetap terjaga dengan baik.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menegaskan bahwa kasus oplosan BBM ini menjadi perhatian utama pemerintah. Ia menegaskan komitmennya untuk menertibkan tata kelola sektor minyak di Indonesia serta memastikan kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas utama. Prabowo menyatakan, “Lagi diurus semuanya, kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan membela kepentingan rakyat.”
