Sebuah surat resmi dalam Bahasa Inggris diterbitkan, menyerukan negara donor Inggris dan Norwegia untuk meninjau kembali pendanaan Program FOLU Net Sink 2030 yang dicanangkan oleh Kementerian Kehutanan RI. Program tersebut bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui praktik kehutanan berkelanjutan dan pengelolaan lahan yang bijak.
Namun, muncul kekhawatiran terhadap pengelolaan dan alokasi dana program tersebut, terutama terkait dengan keterlibatan Kantor Manajemen Operasional yang didominasi oleh anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI), termasuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Tuduhan nepotisme dan potensi penyalahgunaan dana pun mencuat, menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan efektivitas kontribusi internasional dari Inggris dan Norwegia melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup.
Kritikus menyoroti kemungkinan pengalihan dana untuk kepentingan politik daripada tujuan lingkungan yang sebenarnya. Meskipun kedua negara donor tersebut telah berkontribusi pada upaya lingkungan di Indonesia sebelumnya, termasuk reboisasi dan restorasi lahan gambut, namun kekhawatiran yang muncul menunjukkan perlunya evaluasi ulang terhadap pengelolaan Program FOLU Net Sink 2030 agar tujuan konservasi lingkungan dapat tercapai secara transparan dan efektif.
