Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa kuota impor untuk komoditas atau bahan baku harus adil dan tidak hanya melayani kepentingan beberapa perusahaan besar. Dalam sebuah forum ekonomi di Jakarta, Prabowo memerintahkan pejabat pemerintah untuk menghapus mekanisme kuota impor yang dapat menghambat neraca perdagangan negara. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kekhawatiran Apindo yang ingin melakukan keseimbangan ulang dalam hubungan perdagangan dengan Amerika Serikat setelah penerapan tarif timbal balik di masa kepresidenan Donald Trump.
Shinta Kamdani, Ketua Apindo, menyatakan bahwa dalam menghadapi dampak tarif timbal balik AS, pihaknya langsung berkomunikasi dengan mitra di AS untuk memahami situasi. Negosiasi dilakukan terutama terkait komoditas seperti kapas dan jagung. Apindo meminta agar impor langsung dialokasikan ke industri tanpa melalui pihak ketiga, sebagai upaya untuk mengatasi masalah yang ada.
Prabowo menekankan pentingnya kebijakan impor yang dapat memberikan manfaat secara merata dan tidak hanya untuk kepentingan segelintir saja. Dengan langkah-langkah yang diambil, diharapkan hubungan perdagangan antara Indonesia dan AS dapat menjadi lebih seimbang dan adil bagi semua pihak yang terlibat.
