Dalam rapat paripurna yang diadakan pada Selasa, 22 April 2025, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, memberikan apresiasi sekaligus catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pangandaran Tahun 2024. Asep menekankan bahwa meskipun terdapat pencapaian positif selama tahun tersebut, masih terdapat area yang memerlukan perhatian bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. LKPJ disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 yang mencakup berbagai aspek, termasuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, kebijakan strategis, serta tugas dari pemerintah pusat dan provinsi.
Menurut Asep, program dan kegiatan terencana telah berjalan dengan baik. Namun, penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Asep menekankan bahwa LKPJ tidak hanya sebagai laporan tahunan kepada DPRD, tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat. Evaluasi ini merupakan langkah penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab.
DPRD Kabupaten Pangandaran mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah konkret berdasarkan rekomendasi strategis yang telah disampaikan. Hal ini bertujuan untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Sebagai hasil evaluasi kinerja pemerintah, DPRD memberikan beberapa rekomendasi seperti pemutakhiran data peserta BPJS, inventarisasi lampu penerangan jalan, optimalisasi pajak kendaraan, perbaikan manajemen PAD, dan sebagainya.
Ketua DPRD Asep Noordin menegaskan bahwa semua rekomendasi harus dijadikan panduan dalam upaya memperbaiki kinerja pemerintah. Evaluasi ini diharapkan menjadi arah kebijakan untuk membangun Pangandaran yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan komitmen yang kuat, DPRD berharap dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengoptimalkan potensi daerah, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
