Kemandirian Antariksa menjadi topik penting dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) baru-baru ini. Diskusi yang bertajuk “Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Rivalitas Global” tersebut menghadirkan narasumber dari berbagai sektor yang menyoroti kompleksitas dan urgensi agenda antariksa nasional di era abad ke-21. Selain itu, pentingnya mengembangkan strategi nasional yang holistik dalam rangka mencapai kemandirian antariksa juga menjadi fokus utama pembahasan.
Salah satu narasumber dalam diskusi tersebut, Prof. Thomas Djamaluddin, Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Kepala LAPAN periode 2014 – 2021, menyampaikan bahwa penguasaan teknologi antariksa sangat vital untuk kedaulatan dan daya saing bangsa di masa depan. Indonesia, negara yang telah meluncurkan satelit secara mandiri sejak 1960-an, kini dihadapkan pada tantangan mengenai tata kelola program antariksa yang lemah, keterbatasan pendanaan, serta kebijakan yang belum solid pasca integrasi LAPAN ke dalam BRIN. Tantangan tersebut menuntut Indonesia untuk segera mengambil langkah-langkah strategis guna mengakselerasi kemajuan di bidang antariksa.
Para narasumber dalam diskusi juga menyoroti perlunya kerja sama lintas sektor dalam membangun ekosistem antariksa nasional yang utuh. Hal ini mencakup aspek manufaktur, peluncuran roket, hingga pengembangan teknologi data analytics. Dalam konteks ini, penting bagi Indonesia untuk mundur dari posisi pengguna pasif menjadi produsen aktif dalam ekosistem space economy global. Untuk mewujudkan hal tersebut, kemitraan internasional, penguatan start-up lokal, dan regulasi yang konsisten antar-lembaga menjadi kunci utama.
Tak hanya itu, RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN) didorong sebagai langkah awal bagi penguatan kedaulatan vertikal Indonesia dalam pembangunan sektor antariksa. Penguasaan antariksa dianggap sebagai pilar strategis dalam membangun ketahanan nasional yang adaptif dan ketahanan digital yang aman. Dukungan politik, investasi dalam riset dan pengembangan, serta kerja sama internasional dianggap sebagai langkah penting untuk memastikan eksplorasi antariksa berjalan lancar sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia dalam jangka panjang.
Menanggapi hal ini, Dr. Arif Nurhakim dari Kementerian PPN/Bappenas menegaskan bahwa kemandirian antariksa bukanlah sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan visi teknologi saja. Diperlukan kerangka pembiayaan yang kuat, kelembagaan yang adaptif, serta strategi lintas sektor yang konsisten untuk mengembangkan kemampuan antariksa Indonesia. Melalui diskusi publik ini, pentingnya kemandirian antariksa sebagai aspek strategis kedaulatan dan daya saing global menjadi sorotan utama. Dalam kondisi rivalry geopolitik yang semakin intens dan dominasi negara maju, Indonesia dituntut untuk segera mengambil langkah konkret dan terpadu dalam membentuk visi dan aksi dalam menghadapi tantangan antariksa di abad ke-21. Tanpa komitmen dan dukungan kuat dari pemerintah, Indonesia berisiko terjebak sebagai penonton dalam dinamika luar angkasa yang begitu krusial bagi masa depan bangsa.
Sumber: FISIP UI Bahas Kemandirian Antariksa Dan RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional Di Tengah Rivalitas Global
Sumber: FISIP UI Gelar Diskusi Urgensi Agenda Antariksa Nasional Bareng Tokoh Nasional
