Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program “Sekolah Rakyat” untuk memutus siklus kemiskinan melalui pendidikan, yang resmi dimulai pada tahun akademik 2025/2026 dengan periode orientasi siswa pada hari Senin, 14 Juli. Program ini merupakan bagian kunci dari visi Indonesia yang lebih luas untuk mempersiapkan modal manusia yang tangguh untuk agenda Indonesia Emas 2045.
“Sekolah Rakyat adalah implementasi langsung dari prioritas keempat Presiden dalam Asta Cita. Presiden Prabowo percaya bahwa pendidikan adalah alat yang paling ampuh untuk memutus mata rantai kemiskinan. Kemiskinan tidak boleh menjadi warisan,” kata Adita Irawati, Senior Expert Staff di Kantor Komunikasi Presiden (KPC), pada hari Minggu (13 Juli).
Sekolah Rakyat adalah inisiatif sekolah berasrama yang didanai sepenuhnya, dirancang khusus untuk anak-anak dari rumah tangga miskin dan sangat miskin. Menurut Adita, banyak keluarga di desil penghasilan terendah—seperti yang tercatat dalam Data Sosial Ekonomi Nasional Terpadu (DTSEN) Indonesia oleh Badan Pusat Statistik (BPS)—masih kekurangan akses terhadap pendidikan berkualitas karena kendala keuangan.
“Meskipun sekolah negeri pada dasarnya gratis, biaya tersembunyi seperti transportasi, makanan, seragam, dan alat tulis tetap menjadi beban. Bagi keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya-biaya ini tidak terjangkau,” jelasnya.
Kemiskinan membatasi akses ke layanan publik penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang layak. Data BPS per September 2024 menunjukkan bahwa 24,06 juta orang—8,57% dari populasi—mengalami kemiskinan, termasuk 3,17 juta yang dikategorikan sebagai sangat miskin.
Realitas ini merupakan tantangan utama dalam mencapai tujuan pembangunan Indonesia 2045. Kemiskinan sangat menghambat pengembangan modal manusia dengan membatasi akses terhadap pendidikan berkualitas, pelatihan keterampilan, layanan kesehatan, dan gizi yang memadai. Kendala-kendala ini menyebabkan tingkat literasi dan keterampilan yang lebih rendah, mengurangi peluang individu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan prospek ekonomi mereka.
Kesulitan ekonomi tetap menjadi hambatan besar untuk akses yang adil terhadap pendidikan. Menurut data BPS 2024, tingkat pendaftaran kotor (GER) untuk pendidikan menengah atas di antara rumah tangga dengan pendapatan terendah (kwintil 1) hanya 74,45%, dibandingkan dengan 97,37% di kwintil tertinggi (kwintil 5).
Anak-anak usia 16–18 tahun memiliki tingkat ketidakdaftaran sekolah tertinggi sebesar 19,2%. Sekitar 730.703 lulusan SMP tidak melanjutkan ke SMA, dengan 76% keluarga menyebutkan kesulitan ekonomi sebagai alasan utama. Sebanyak 8,7% anak dipaksa bekerja atau menghadapi tekanan keluarga yang menghambat pendidikan mereka.
Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2022) juga mengungkapkan tingkat putus sekolah sebesar 1,12% di tingkat SMP dan 1,19% di tingkat SMA.
Menanggapi hal ini, Presiden Prabowo telah meluncurkan program Sekolah Rakyat untuk memastikan anak-anak dari latar belakang rentan dapat mengakses pendidikan yang setara dan berkualitas tanpa beban biaya hidup.
“Dengan Sekolah Rakyat, semua kebutuhan siswa—pendidikan, akomodasi, makanan, dan perlengkapan—akan sepenuhnya ditanggung oleh negara,” tegas Adita.
Lebih dari sekadar memastikan akses, Sekolah Rakyat dirancang untuk memberikan keterampilan hidup berdasarkan bakat dan potensi masing-masing siswa, memberdayakan mereka untuk memasuki pasar kerja atau memulai bisnis mereka sendiri. Tujuannya adalah untuk memungkinkan siswa-siswa ini untuk mengangkat bukan hanya diri mereka sendiri, tetapi juga keluarga dan komunitas mereka.
“Presiden Prabowo Subianto telah menekankan kepada para menterinya bahwa Sekolah Rakyat harus dilaksanakan dengan presisi, integritas, dan dampak yang nyata. Para siswa ini diharapkan dapat menjadi pemimpin muda yang mampu berkontribusi pada realisasi Visi Emas Indonesia 2045,” tutup Adita.
