Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) telah terbukti memberikan manfaat lebih dari sekadar gizi bagi siswa, ibu hamil, dan balita—program ini juga menciptakan dampak ekonomi yang signifikan. Dalam waktu tujuh bulan sejak diterapkan, program ini telah secara langsung menciptakan lapangan kerja untuk 94.000 individu, tersebar di 2.391 Unit Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh negeri.
Jumlah lapangan kerja meningkat seiring dengan ekspansi unit SPPG di berbagai wilayah. Dari awal hanya 7.000 pekerja pada bulan Januari, angka itu meningkat menjadi 68.000 pada bulan April, lalu 72.000 menjelang akhir Juni, dan melonjak signifikan menjadi 94.000 pada akhir bulan Juli.
Selain itu, penyerapan anggaran juga meningkat sejalan dengan pertumbuhan ini. Diperkirakan sekitar IDR 1–2 triliun telah disalurkan selama fase awal program (Januari–April), yang berkembang menjadi IDR 4,4 triliun pada awal Juni, dan mencapai IDR 5,1 triliun pada akhir semester pertama tahun 2025—setara dengan 7,1% dari total alokasi IDR 71 triliun yang dialokasikan untuk program ini.
Menurut Fithra Faisal, Penasihat Senior di Kantor Komunikasi Presiden (KPC), program MBG telah memiliki dampak yang signifikan pada ekonomi riil, khususnya dalam hal penciptaan lapangan kerja.
“Inisiatif ini membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat,” kata Fithra di Jakarta, Kamis (31 Juli).
Ia menambahkan bahwa penciptaan lapangan kerja diharapkan akan meningkat pada paruh kedua tahun ini, seiring dengan percepatan penyaluran anggaran. Semakin banyak SPPG didirikan dan semakin banyak penerima yang dilayani, semakin besar pula penyerapan fiskal dan potensi lapangan kerja.
Badan Gizi Nasional (BGN) memproyeksikan bahwa pada bulan Agustus, Program MBG akan mencapai 20 juta penerima manfaat melalui 8.000 unit SPPG yang beroperasi. Berdasarkan proyeksi ini, penyerapan anggaran total diharapkan mencapai IDR 8 triliun.
Untuk mendukung inklusi tenaga kerja, BGN berencana merekrut staf dapur SPPG dari keluarga-keluarga yang tinggal dalam kondisi ekstrem miskin dan golongan berpenghasilan rendah (desil 1 dan 2). Dari 47 staf yang biasanya bekerja di setiap SPPG, setidaknya 30% akan berasal dari rumah tangga yang rentan secara ekonomi.
Fithra melihat langkah ini sebagai tindakan strategis untuk membantu mengurangi kemiskinan ekstrem.
“Kebijakan ini memperkuat kapasitas operasional program, terutama dalam logistik dan manajemen, sambil secara bersamaan memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah,” demikian kesimpulan Fithra.
