Pentingnya Kolaborasi Nasional-Lokal-Swasta dalam Program MBG

Date:

Share post:

Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden (KPC), berbagi wawasan kunci dengan pemimpin regional untuk menyesuaikan pemahaman tentang program unggulan Presiden Prabowo Subianto dalam acara yang diselenggarakan di Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada Rabu (30 Juli). Acara yang berjudul “Bukti Nyata Program-program Presiden Prabowo Subianto” ini dihadiri oleh Muhamad Isra Ramli, Deputi I Bidang Materi Komunikasi dan Informasi di KPC; Tigor Pangaribuan, Deputi Sistem dan Tata Pemerintahan di Badan Gizi Nasional (BGN); serta Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. Acara tersebut diselenggarakan oleh DPP Gempita (Gerakan Milenial Cinta Tanah Air).

Forum ini juga dihadiri oleh beberapa pemimpin daerah, antara lain: Darma Wijaya, Bupati Serdang Bedagai, Maya Hasmita, Bupati Labuhanbatu, Baharudin Siagian, Bupati Batu Bara, bersama dengan pejabat lokal lainnya dan perwakilan Forkopimda Sumatera Utara (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah). Dalam sambutannya, Hasan menekankan pentingnya menyelaraskan pandangan di semua tingkatan pemerintah untuk memastikan pelaksanaan program prioritas nasional berjalan lancar dan terkoordinasi.

“Kita harus memastikan keselarasan—terutama antara pemerintah pusat dan daerah—agar kita dapat maju bersama-sama. Pemahaman bersama adalah kunci,” ujarnya. Hasan menjelaskan bahwa agenda kebijakan Presiden Prabowo bukanlah improvise tetapi didasarkan pada perencanaan jangka panjang—banyak ide yang disampaikan dalam sebuah buku yang ditulis Prabowo lebih dari sepuluh tahun yang lalu, yang kini menjadi dasar program-program pemerintah. Salah satu inisiatif unggulan adalah Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), yang dijelaskan Hasan sebagai produk dari visi jangka panjang yang dipikirkan dengan matang. Dia mencatat bahwa program serupa telah diterapkan di lebih dari 109 negara, dengan dampak yang terlihat 10 hingga 20 tahun ke depan. Hasan mengajak semua pihak untuk berkontribusi pada percepatan program ini.

“Pemerintah pusat menyediakan regulasi dan pendanaan. Pemerintah daerah membangun dapur. Sektor swasta juga dipersilakan untuk berpartisipasi,” tegasnya. Forum tersebut juga menjadi platform bagi pemimpin daerah untuk menyampaikan umpan balik dan usulan langsung kepada perwakilan BGN mengenai program MBG. Hasan menekankan bahwa kolaborasi dan komunikasi langsung sangat penting untuk menghasilkan terobosan nyata di lapangan. Hasan juga mengingatkan peserta bahwa dapur SPPG (Unit Layanan Pemenuhan Gizi) harus dikelola dengan hati-hati. Setiap hidangan yang disajikan harus memenuhi setidaknya sepertiga kebutuhan kalori harian, dan sama pentingnya — rasanya harus enak.

“Jika makanannya tidak enak dan tidak dimakan, tujuannya tidak tercapai. Itulah mengapa saya katakan: jika makanannya tidak enak, beri umpan balik. Itu akan menjadi pemborosan jika akhirnya berakhir di tempat sampah,” katanya.

Source link

Semua BErita

Asuransi Perjalanan Wajib di Thailand: Tips untuk Wisatawan Asing

Thailand sedang mempertimbangkan penerapan peraturan yang akan mewajibkan wisatawan asing untuk memiliki asuransi perjalanan terkait kecelakaan sebelum memasuki...

Salmon Masih Favorit: Sushi dan Sashimi Pilihan di Indonesia

Saat ini, sushi dan sashimi telah menjadi makanan yang populer di kalangan masyarakat Indonesia, dengan restoran-restoran sushi menjamur...

Panen Perdana dan Harapan Ketahanan Pangan

Panen perdana membawa harapan baru bagi ketahanan pangan nasional.

Resep Lapis Tepung Beras Takaran Gelas Anti Gagal

Kue lapis tepung beras sering kali menghasilkan tekstur yang sangat keras saat sudah dingin. Hal ini disebabkan oleh...