Polemik seputar pemasangan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran terus menjadi sorotan di Kabupaten Pangandaran. Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin, menyoroti isu ini terutama terkait masalah tumpang tindih dalam tata ruang yang menjadi akar permasalahan. DPRD bersama pegiat lingkungan telah mengkritik keberadaan KJA tersebut. Meskipun perusahaan yang mengoperasikan KJA menyatakan aktivitas mereka sudah berjalan sejak tahun 2019, DPRD menekankan pentingnya menghentikan sementara operasi perusahaan tersebut untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak, termasuk nelayan lokal dan kelestarian lingkungan. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk menyelesaikan konflik terkait pemasangan KJA ini agar keberlanjutan lingkungan dan penghidupan masyarakat setempat dapat terjaga.