Kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa waktu terakhir banyak memancing diskusi. Kehadirannya di berbagai forum internasional dan pertemuan dengan pemimpin dunia kerap menjadi sorotan di media nasional. Namun, di tengah pemberitaan tersebut, publik justru sering mempertanyakan tujuan dan manfaat dari intensitas perjalanan yang dilakukan. Tidak sedikit yang menyampaikan skeptisisme di media sosial, seperti “Kenapa presiden kita sering bepergian ke luar negeri?” dan “Apa hasil nyata dari diplomasi ini untuk masyarakat?”
Keraguan publik sebenarnya muncul karena diplomasi kerap tidak memperlihatkan dampak langsung seperti pembangunan fisik atau bantuan riil. Hasil dari dialog dan lobi antarnegara cenderung baru terasa dalam jangka panjang dan tidak selalu mudah diukur oleh orang awam. Namun demikian, di era ketidakpastian global saat ini, diplomasi aktif menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi Indonesia agar dapat beradaptasi dan melindungi kepentingan nasional dari perubahan situasi dunia.
Presiden Prabowo sejak dilantik tercatat melakukan kunjungan internasional ke berbagai negara, baik di kawasan Asia, Eropa, dan bahkan Afrika. Langkah ini, menurut para pengamat, menandakan adanya perubahan strategi luar negeri, di mana Indonesia ingin memperkuat eksistensi dan pengaruhnya di tengah persaingan global yang semakin tajam. Hal ini sejalan dengan upaya mempertahankan posisi Indonesia sebagai negara yang memiliki suara penting dalam berbagai isu internasional.
Isu ini menjadi salah satu topik yang didiskusikan dalam acara IR Youth Talks yang diselenggarakan oleh Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia di Universitas Indonesia. Moderator diskusi, Anggy Pasaribu, menyatakan bahwa masyarakat Indonesia kerap hanya melihat permukaan aktivitas diplomasi, misalnya liputan foto-foto pertemuan, namun jarang mendapatkan gambaran utuh tentang esensi strategi yang sedang dijalankan dan alasan mengapa hal tersebut penting bagi bangsa.
“Situasi global sedang tidak stabil. Persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok makin bereskalasi. Konflik Rusia dan Ukraina juga belum menemukan titik teduh, bahkan perkembangan konflik di Timur Tengah memperumit ekonomi dan politik internasional,” ungkap Anggy. Ia menambahkan bahwa dinamika tersebut berdampak besar pada kehidupan warga Indonesia, baik dalam hal harga-harga kebutuhan, pasokan energi, maupun sektor kerja.
Dari sisi kebijakan, Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas menuturkan bahwa Indonesia wajib waspada terhadap fragmentasi geopolitik yang meningkat. Jadi, keaktifan dalam diplomasi bukanlah kemewahan tetapi kebutuhan untuk menjaga stabilitas dan keamanan dalam negeri. “Pendekatan politik luar negeri Indonesia mempertahankan prinsip bebas-aktif, tetapi juga lebih elastis dalam menghadapi dinamika internasional,” jelasnya.
Pendekatan fleksibilitas, dalam ilmu hubungan internasional disebut sebagai hedging, berarti Indonesia tidak sepenuhnya berpihak pada satu kekuatan saja, namun tetap membuka hubungan dengan beragam pihak. Ketua Departemen HI UI, Broto Wardoyo, menyebut strategi ini kini berkembang menjadi resilience-based hedging, yakni mendorong penguatan internal negara agar tak mudah terganggu oleh krisis global.
Keterlibatan aktif Indonesia dalam sejumlah forum prestisius seperti G20, ASEAN, maupun BRICS bertujuan bukan sekadar mencari eksistensi, melainkan memastikan bahwa ruang gerak dan kepentingan negara tetap terjaga. Broto menyoroti, seringkali informasi terkait arah kebijakan diplomasi hanya beredar di kalangan elit, sedangkan masyarakat luas belum menjangkau argumentasi atau kepentingan di baliknya. Akibatnya, upaya diplomasi sering dipersepsikan sebatas kegiatan seremonial belaka.
Anggy menekankan pentingnya penyampaian pesan secara jelas kepada publik. Menurutnya, selama ini strategi luar negeri Indonesia banyak berhenti pada lingkup birokrat, menggunakan istilah dan narasi yang tak mudah dipahami masyarakat pada umumnya. Di sisi lain, masyarakat mudah menerima narasi sederhana bahkan spekulatif yang cepat viral melalui media sosial.
Dengan pesatnya arus informasi digital, pemerintah semestinya tak hanya ramai secara komunikasi melainkan juga memberi materi substantif yang membumi. Keberadaan juru bicara khusus yang mampu mengartikulasikan urgensi diplomasi negara dan menjelaskan implikasinya terhadap ekonomi, keamanan, hingga keseharian warga, menjadi sangat penting sekarang. Tanpa penjelasan yang gamblang dan konsisten, kebijakan luar negeri berisiko dianggap jauh dari kebutuhan rakyat.
Media sosial pun patut dimanfaatkan sebagai saluran untuk memperdalam pemahaman publik, bukan sekadar ajang promosi atau perdebatan dangkal. Pola komunikasi yang terlalu defensif atau mengandalkan influencer justru dikhawatirkan semakin menciptakan polarisasi, bukan memperjelas nilai kebijakan negara.
Pada akhirnya, tantangan utama diplomasi Indonesia di era sekarang bukan hanya kompetisi antarnegara yang kian keras. Namun juga bagaimana membuat publik benar-benar mengerti pentingnya langkah diplomasi dalam menjaga kepentingan dan masa depan bangsa. Diplomasi tidak hanya soal pengakuan dunia luar, tetapi juga soal bagaimana masyarakat, dari berbagai lapisan, ikut merasa memiliki dan mendukung arah kebijakan negaranya.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
