GERTAK Desak Kejaksaan Agung Audit Kenaikan Harta Kekayaan Zita Anjani
GERTAK, Gerakan Rakyat Tolak Aktor Koruptor, menuntut Kejaksaan Agung untuk menyelidiki dan mengaudit kenaikan harta kekayaan Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata, Zita Anjani. Menurut Sekretaris Jenderal GERTAK, Ahmad Fauzi, kenaikan tersebut terbilang signifikan dalam periode waktu yang relatif singkat.
Ahmad Fauzi mengungkapkan, Zita Anjani kembali menjadi perhatian publik setelah nilai aset yang dilaporkannya dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mengalami peningkatan yang mencolok. Berdasarkan LHKPN periode pelaporan tahun 2025, total kekayaan Zita Anjani mencapai Rp 109,3 miliar, naik dari laporan sebelumnya saat ia mulai menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata.
Zita Anjani: Sorotan Publik dengan Kenaikan Kekayaan Secara Cepat
Zita Anjani memiliki delapan bidang tanah dan bangunan di Depok, Lampung Selatan, dan Jakarta Timur dengan total nilai Rp 52,2 miliar. Selain itu, ia juga melaporkan kepemilikan kendaraan dan aset bergerak lainnya dengan total mencapai Rp 32,3 miliar. Dengan tambahan surat berharga, kas, dan aset lainnya, total kekayaan Zita Anjani mencapai Rp 109,3 miliar pada tahun 2025.
Bandingkan dengan laporan sebelumnya, kenaikan kekayaan Zita Anjani dari tahun 2024 ke tahun 2025 sekitar Rp 19,57 miliar. Bahkan, jika dibandingkan saat Zita Anjani masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, kenaikan kekayaannya lebih dari Rp 61 miliar dalam kurun waktu yang relatif singkat.
Ahmad Fauzi menekankan pentingnya Kejaksaan Agung menyelidiki dengan transparan dan profesional terkait dugaan kenaikan harta kekayaan yang tidak wajar. Semua data dan informasi berasal dari LHKPN yang telah disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan regulasi yang berlaku.
