Rencana Induk Pengelolaan Sampah di Pangandaran untuk Mendukung Pariwisata
Solusi Terpadu Penanganan Sampah
Permasalahan sampah di destinasi pariwisata seperti Pangandaran memerlukan penanganan serius. Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin, mendorong implementasi Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) serta pengadaan kapal pembersih laut. Asep menyadari bahwa pentingnya menjaga kebersihan laut dan daya tarik pariwisata dengan kapal pembersih laut.
Pemanfaatan Sampah sebagai Sumber Pendapatan
Asep menekankan bahwa pengelolaan sampah yang baik dapat menghasilkan pendapatan baru, seperti yang sudah terjadi di Banyumas. Melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), sampah bisa diolah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) untuk industri. Alokasi anggaran 3 persen dari APBD untuk pengelolaan sampah menjadi sorotan, di mana setiap daerah wajib melaksanakannya sesuai instruksi presiden.
Pemerintah Kabupaten Pangandaran didesak untuk memperkuat infrastruktur kelembagaan dan mitigasi penanganan sampah. DLHK diminta meningkatkan supervisi terhadap pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Semua pihak, termasuk pelaku jasa wisata air, diharapkan berperan aktif dalam menjaga kebersihan laut dan pantai Pangandaran.
Proyeksi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Beach Clean Machine
Kabupaten Pangandaran telah merencanakan tiga TPA di beberapa wilayah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah. Asep menegaskan bahwa TPA tidak boleh menerima sampah medis dan harus melalui pengolahan khusus. DPRD mendorong pengadaan Beach Clean Machine untuk efisiensi pembersihan pasir pantai.
Dengan langkah konkret dan kolaboratif antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan masalah sampah di Pangandaran bisa teratasi dengan baik. Upaya ini tidak hanya menjaga keindahan alam tetapi juga mendukung perkembangan sektor pariwisata di daerah tersebut.
