Restrukturisasi BIN untuk Meningkatkan Efektivitas Kerja Intelijen
Pemisahan fungsi antara intelijen dalam negeri dan luar negeri dianggap penting dalam restrukturisasi Badan Intelijen Negara (BIN). Menurut Rizal Darma Putra, langkah ini akan membantu menjelaskan peran dan tugas masing-masing unit serta menghindari tumpang tindih kewenangan.
“Dengan pemisahan yang jelas, setiap unit dapat lebih fokus dalam menjalankan fungsinya, baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini juga dapat mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan,” ujar Rizal dalam diskusi terbatas di Universitas Bakrie, Jakarta.
Pengawasan Terhadap Lembaga Intelijen Harus Diperkuat
Aspek pengawasan juga menjadi perhatian utama dalam diskusi ini. Menurut Rizal, saat ini belum ada otoritas yang memiliki kewenangan yang jelas untuk mengawasi operasi BIN, sehingga risiko penyalahgunaan kekuasaan sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan di bidang anggaran, operasi, dan regulasi.
“Transparansi dalam pengawasan harus ditingkatkan untuk mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan,” tegasnya.
Penguatan Peran BIN sebagai Koordinator Intelijen Nasional
Penguatan peran BIN sebagai koordinator intelijen nasional juga menjadi fokus diskusi. Muhammad Haripin, peneliti dari BRIN, menyoroti pentingnya optimalisasi peran BIN dalam menjembatani berbagai lembaga intelijen dan mengurangi ego sektoral di antara lembaga-lembaga tersebut.
“Peran BIN sebagai koordinator intelijen harus diperjelas dan diperkuat agar koordinasi dapat berjalan lebih efektif,” ujar Haripin.
Pengembangan SDM dan Pola Rekrutmen Intelijen
Haripin menyoroti bahwa proses rekrutmen dan pendidikan intelijen di Indonesia telah menunjukkan kemajuan, namun masih ada ruang untuk perbaikan, khususnya dalam proses rekrutmen yang lebih terbuka dan inklusif.
“Rekrutmen sebaiknya dilakukan melalui proses silent recruitment dengan kriteria yang lebih beragam, bukan hanya didominasi oleh lulusan dari satu institusi,” tambahnya.
Ancaman Eksternal Memerlukan Intelijen Luar Negeri yang Lebih Kuat
Direktur Riset Indo Pacific Strategic Intelligence, Aisha Kusumasomantri, menekankan perlunya penguatan intelijen luar negeri untuk menghadapi ancaman eksternal yang semakin kompleks. Menurutnya, fokus BIN yang terlalu dalam negeri perlu diseimbangkan dengan ancaman dari luar yang nyata dan berdampak pada keamanan nasional.
“Intelijen luar negeri perlu diperkuat untuk mengatasi potensi ancaman dari luar yang dapat mengganggu stabilitas negara,” tegas Aisha.
Kritik Terhadap Dominasi Militer dalam Struktur BIN
Erik Purnama, Co-Founder ISDS, menyoroti dominasi unsur militer dalam struktur kelembagaan BIN yang dinilai kurang ideal. Menurutnya, hal ini dapat mempengaruhi profesionalisme lembaga intelijen dan menimbulkan konflik kepentingan.
“Struktur BIN yang banyak diisi oleh personel militer dengan karier stagnan berisiko menurunkan efektivitas kerja lembaga intelijen,” ungkap Erik.
Rekomendasi untuk Meningkatkan Profesionalisme BIN
Diskusi ini menghasilkan beberapa rekomendasi untuk memperkuat BIN dan lembaga intelijen lainnya di Indonesia. Pemisahan fungsi, penguatan peran koordinasi, pengawasan yang lebih ketat dan transparan adalah langkah utama yang disarankan.
Selain itu, perbaikan pola rekrutmen dan pengembangan SDM diperlukan agar struktur kelembagaan BIN lebih inklusif dan dapat merespons ancaman keamanan dengan cepat.
