Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil dan memberikan pembekalan kepada calon menteri dan wakil menteri yang akan masuk dalam pemerintahan mendatang. Bahkan, mereka akan mengikuti pendidikan singkat ala militer.
Ada beberapa catatan terhadap proses pemilihan calon menteri dan wakil menteri Prabowo yang akan bekerja untuk lima tahun mendatang, dengan syarat mereka tidak di-reshuffle di tengah jalan.
Pertama, pengaruh Joko Widodo alias Jokowi dalam penentuan menteri dan wakil menteri pada pemerintahan mendatang masih sangat kuat. Prabowo tampaknya belum bisa lepas dari bayang-bayang Jokowi.
Bukti, ada sekitar 16 menteri Jokowi yang dipanggil Prabowo untuk masuk dalam kabinetnya mendatang. Jumlah itu cukup besar, menunjukkan peran Jokowi yang besar dalam penentuan kabinet Prabowo.
Kedua, sejumlah menteri Jokowi yang bakal masuk kabinet Prabowo merupakan tokoh kontroversial. Ada menteri yang kinerjanya buruk karena tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik, terutama dalam perlindungan data pribadi yang seringkali dibobol oleh hacker.
Ada juga menteri yang namanya terlibat dalam perkara korupsi dan mencoba untuk mempengaruhi proses hukum tetapi posisinya tetap aman. Selain itu, ada menteri yang terlibat dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dan dinilai memiliki andil dalam kerusakan demokrasi.
Menteri-menteri tersebut sudah dipanggil dan diberi pembekalan, kemungkinan besar akan kembali menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Hal ini menimbulkan keprihatinan apakah tidak ada orang lain yang lebih layak menjadi menteri.
Ketiga, proses penunjukkan menteri dan wakil menteri Prabowo mencerminkan politik dagang sapi yang penuh kepentingan dan pembagian kekuasaan. Semua partai politik dan pendukung Prabowo pada Pilpres 2024 akan mendapatkan bagian kue kekuasaan.
Hal ini jauh dari konsep kabinet zaken atau kabinet ahli yang pernah disampaikan oleh politisi Partai Gerindra. Prabowo terlihat ingin merangkul semua pihak agar pemerintahannya berjalan mulus tanpa hambatan.
Khafidlul Ulum
Analis Komunikasi Politik
Direktur Eksekutif Era Politik (Erapol) Indonesia
