Dua polisi kembali dikenakan sanksi demosi selama 5 tahun setelah menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terkait kasus pemerasan warga negara Malaysia saat menghadiri konser Djakarta Warehouse Project (DWP). Keduanya adalah Banit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Aiptu Armadi Juli Marasi Gultom dan Bripka Wahyu Tri Haryanto. Mereka telah menjalani sidang etik di Ruang Sidang Divpropam Polri, Mabes Polri pada hari Senin, 6 Januari 2025. Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol Erdi Adrimurlan Chaniago menyatakan bahwa berdasarkan hasil sidang etik, keduanya terbukti terlibat dalam kasus pemerasan terhadap warga Malaysia.
Putusan sidang KKEP juga menetapkan sanksi etika atas perilaku pelanggar yang dianggap sebagai perbuatan tercela. Mereka diwajibkan untuk meminta maaf secara lisan di depan sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. Selain itu, pelanggar juga diharuskan untuk mengikuti program pembinaan rohani, mental, dan pengetahuan profesi selama satu bulan. Sementara itu, sanksi administratif berupa penempatan khusus (patsus) selama 30 hari di Ruang Patsus Biro Provos Divpropam Polri juga diberlakukan.
Dengan demikian, kedua polisi tersebut harus menerima sanksi yang diberikan sebagai konsekuensi dari perbuatan mereka. Sanksi tersebut bertujuan untuk mengingatkan dan memberikan pelajaran kepada anggota kepolisian lainnya agar tidak terlibat dalam perilaku yang melanggar kode etik profesi. Hal ini menjadi bagian dari upaya Polri dalam menjaga profesionalisme dan integritas anggotanya di tengah masyarakat.
