Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti pentingnya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk membongkar jaringan di balik pembangunan pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang. Menurutnya, keberadaan pagar laut tersebut harus diselidiki apakah melibatkan aparat, oligarki, atau masyarakat terkait. Rocky Gerung menegaskan bahwa langkah ini membuat Presiden Prabowo merasa marah dan menuntut penyegelan pagar laut yang didirikan sejak Juni 2024. Selain itu, Rocky Gerung juga menyoroti keberadaan “pagar politik” yang perlu dibongkar karena menunjukkan arogansi kekuasaan sebelumnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyegel pagar laut tersebut tanpa izin karena dianggap merugikan nelayan dan berpotensi merusak ekosistem pesisir. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Ipung Nugroho Saksono, menyatakan pentingnya tindakan tegas dalam merespons aduan nelayan dan menegakkan aturan terkait tata ruang laut. Investigasi yang dilakukan oleh tim gabungan Polisi Khusus (Polsus) Kelautan Ditjen PSDKP serta Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menunjukkan bahwa pemagaran laut tersebut menggunakan konstruksi dari cerucuk bambu. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menegakkan hukum dan melestarikan ekosistem laut.
