Pungli sering kali terjadi di tempat-tempat pariwisata, terutama saat musim liburan. Hal ini disebabkan oleh tingginya jumlah pengunjung yang melebihi kapasitas tempat tujuan, termasuk kekurangan petugas keamanan yang menyebabkan celah bagi oknum untuk melakukan pungutan liar. Kurangnya pengawasan dan regulasi yang lemah, serta minimnya edukasi kepada masyarakat setempat juga menjadi faktor utama dalam munculnya pungli di destinasi wisata. Selain itu, ketergantungan penduduk lokal pada sektor pariwisata sebagai sumber penghasilan dapat mendorong praktik pungli sebagai cara ilegal untuk mendapatkan uang dari wisatawan.
Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penetapan Standar Operasional Prosedur pengelolaan objek wisata, serta kebijakan resmi terkait pungutan di destinasi tersebut. Penetapan pungutan resmi seharusnya didasarkan pada prinsip meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan destinasi wisata. Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) menyarankan pendekatan holistik untuk memberantas pungli, seperti edukasi kepada masyarakat lokal dan pelaku pariwisata tentang dampak negatif pungli terhadap reputasi destinasi. Selain itu, penguatan pengawasan dengan teknologi digital seperti e-ticketing dan sistem pembayaran non-tunai yang transparan juga diperlukan untuk mencegah praktik pungli di tempat wisata.
