Anggota Komisi B DPRD Jakarta, Francine Widjojo, telah mengeluarkan permintaan kepada Perumda Air Minum Jaya (PAM Jaya) untuk menunda pemberlakuan tarif baru layanan air, terutama di rumah susun (hunian). Menurut Widjojo, tidak ada kebutuhan mendesak untuk menaikkan tarif air PAM Jaya pada tahun 2025 mengingat profitabilitas perusahaan tersebut telah terbilang tinggi sejak tahun 2017. Dengan tingkat kebocoran air yang masih cukup tinggi, Widjojo juga mengingatkan bahwa definisi air minum yang diberikan dalam peraturan harus dipatuhi, sesuai dengan Pasal 1 UU 17/2019 tentang Sumber Daya Air dan Pasal 1 PP 122/2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
Selain itu, Widjojo juga menyatakan bahwa aturan yang seharusnya diterapkan oleh PAM Jaya adalah kenaikan tarif air minum, bukan air bersih. PAM Jaya seharusnya dapat membedakan antara air minum dan air bersih dalam pemberlakuan tarifnya. Widjojo juga menyampaikan keluhan dari anggota Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia terkait dengan beberapa permasalahan, termasuk tarif progresif yang dianggap tidak adil bagi penghuni rumah susun atau apartemen. Oleh karena itu, Widjojo menyarankan agar kenaikan tarif ditunda hingga tahun 2025 untuk memberikan waktu yang cukup bagi penyesuaian dan perbaikan dalam layanan air PAM Jaya.
