Penjabat Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi, saat ini sedang melakukan evaluasi terkait pembatasan masa hunian rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Keputusan ini menuai beberapa kritik dari DPRD Jakarta dan masyarakat. Teguh menyatakan bahwa pihaknya masih dalam proses kajian untuk memberikan kebijakan terbaik dalam hal ini.
Pemerintah Provinsi Jakarta berkomitmen untuk mencari solusi terbaik bagi warganya, termasuk para penghuni rusunawa, namun tetap tidak gegabah dalam mengambil langkah-langkah terkait kebijakan ini. Teguh juga mengatakan bahwa mereka akan mempertimbangkan situasi terkini, sambil juga meminta pemahaman dari masyarakat terkait kebijakan pemerintah.
Selain itu, Pemprov Jakarta juga sedang meninjau masalah tunggakan pembayaran sewa rusunawa yang mencapai Rp95,5 miliar. Akumulasi tunggakan ini terjadi dalam rentang waktu yang cukup lama. Teguh mengimbau masyarakat, khususnya penghuni rusunawa, untuk tetap tenang, karena pihaknya sedang berusaha mencari solusi terbaik dalam hal ini.
Dengan demikian, Pemprov Jakarta berkomitmen untuk menemukan solusi terbaik untuk permasalahan ini dan meminta dukungan dan kerjasama dari masyarakat. Teguh menegaskan bahwa mereka akan mencari jalan keluar terbaik dalam situasi ini, sehingga tidak perlu khawatir dan tetap tenang menunggu keputusan yang akan diambil.
