Penglibatan sektor swasta merupakan kunci penting dalam mengurangi beban pendanaan pemerintah dan meningkatkan efisiensi. Namun, keberhasilan kemitraan Indonesia dengan Badan Usaha Milik Negara (KPBU) bergantung pada regulasi yang jelas, proses tender yang transparan, dan pengembalian investasi yang menarik bagi investor. Selain KPBU, investasi swasta juga berperan penting dalam pembangunan Infrastruktur Kritikal Nasional (IKN). Pemerintah perlu menciptakan lingkungan investasi yang kondusif dengan insentif fiskal, kemudahan perizinan, dan jaminan keamanan investasi untuk menarik investor, baik domestik maupun asing. Keberhasilan dalam menarik investasi swasta tidak hanya akan mengurangi tekanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga mempercepat pembangunan IKN. Meskipun diversifikasi pendanaan sangat diperlukan, optimalisasi penggunaan APBN yang efisien tetap menjadi prioritas. Ini termasuk efisiensi anggaran, pemanfaatan teknologi untuk mengurangi biaya, dan pengawasan ketat untuk mencegah korupsi. Transparansi dalam pengelolaan anggaran juga sangat penting untuk membangun kepercayaan publik dan investor. Ketersediaan informasi mengenai alokasi anggaran, kemajuan proyek, dan rencana masa depan juga menjadi krusial dalam upaya membangun IKN yang berkualitas.
