Pemotongan anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto telah berdampak signifikan di berbagai sektor, termasuk Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Untuk mengatasi situasi ini, Kemenhut telah merancang beberapa strategi, termasuk berkolaborasi dengan sektor swasta untuk mendukung program konservasi. Hal ini diungkapkan oleh Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kemenhut, Satyawan Pudyatmoko, dalam sebuah acara pengungkapan survei populasi macan tutul Jawa (Panthera pardus melas) atau Java-wide Leopard Survey (JWLS). Survei ini dilakukan oleh Kemenhut bekerja sama dengan Yayasan SINTAS Indonesia dan beberapa perusahaan swasta.
Menurut Satyawan, sektor swasta menunjukkan minat yang besar untuk terlibat dalam program konservasi. Ini terbukti dengan partisipasi tujuh perusahaan swasta yang bersedia untuk mendukung upaya konservasi macan tutul. Kerja sama dengan sektor swasta dan mitra lokal sangat penting, terlebih dalam kegiatan survei populasi macan tutul Jawa di daerah dengan medan sulit.
Dalam rangka kerjasama ini, ada beberapa sumber dana selain dari anggaran pemerintah yang bisa dimanfaatkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Biaya operasional survei populasi macan tutul Jawa sangat dibutuhkan, terutama untuk pengadaan kamera jebak yang digunakan dalam survei di 21 bentang alam di Pulau Jawa. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan jumlah populasi macan tutul Jawa yang terancam punah dapat dipastikan dengan lebih akurat.
