Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, mengkritik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena mengandalkan suntikan modal pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) yang dianggap tidak efisien dan menghambat pembangunan infrastruktur nasional. Prabowo menekankan pentingnya melibatkan lebih banyak perusahaan swasta, baik domestik maupun internasional, dalam proyek infrastruktur nasional untuk mendorong efisiensi dan pendekatan modern. Hal ini juga sebagai upaya untuk menciptakan iklim investasi yang menarik bagi investor swasta. Pemerintah telah meresmikan Danantara, lembaga investasi kedaulatan Indonesia, untuk mendukung proyek infrastruktur strategis tersebut. Prabowo memberikan jaminan kepada investor asing bahwa pemerintah akan terlibat aktif dalam proyek dengan kontribusi keuangan yang nyata, bukan sekedar saham kosong. Kolaborasi dengan investor swasta atau asing dilakukan dengan keyakinan, di mana pemerintah akan turut berinvestasi dalam proyek tersebut. Semua langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian kepada mitra asing yang berinvestasi di Indonesia.