Pada pembicaraan terkait regulasi lingkungan, Menteri Kehutanan menyebutkan tentang adanya zona inti dan zona pemanfaatan di Pulau Padar. Pengembangan pariwisata di zona inti dengan harga tiket Rp50 ribu tidak diizinkan, namun penggunaan lahan di zona pemanfaatan dapat diakses dengan izin khusus. Meskipun Kementerian telah mengeluarkan izin untuk pengembangan infrastruktur pariwisata, batas penggunaan lahan tidak boleh melebihi 10 persen dari luas konsesi yang dimiliki. Bangunan yang diizinkan juga harus bersifat semi permanen agar dapat dipindahkan atau dihilangkan jika perlu. Proses perencanaan dan persetujuan proyek pariwisata di Pulau Padar masih dalam tahap uji publik dan konsultasi dengan studi dampak lingkungan yang harus disetujui oleh UNESCO. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan, PT Komodo Wildlife Ecotourism (PT. KWE) memiliki izin untuk mengembangkan sebagian kecil dari total konsesi lahan yang dimiliki di Pulau Padar.
Kuota Kunjungan Wisatawan ke Pulau Padar: Batasan Maksimal yang Akan Diterapkan Menhut Raja Juli
Date:
Share post:
