Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menjelaskan alasan di balik keputusan pemerintahannya untuk menghapus kebijakan tantiem di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengalami kerugian. Ia juga memotong jumlah komisaris BUMN yang ada. Prabowo menyatakan bahwa tantiem ini adalah bonus keuntungan yang diberikan kepada direksi atau komisaris BUMN dan menilai bahwa hal tersebut tidak masuk akal.
Dalam pidato Penyampaian Rancangan APBN Tahun Anggaran 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Prabowo menegaskan bahwa dirinya telah memerintahkan agar direksi BUMN tidak menerima tantiem jika perusahaan merugi. Ia juga menemukan kasus di mana komisaris BUMN mendapatkan tantiem yang besar meskipun rapat hanya dilakukan sekali sebulan.
Prabowo juga menyebutkan bahwa ada BUMN yang memiliki terlalu banyak komisaris meskipun perusahaan tersebut mengalami kerugian. Untuk itu, ia menginstruksikan Badan Pengelola Investasi Danantara untuk merapikan struktur BUMN dengan memotong jumlah komisaris menjadi maksimal enam orang.
Prabowo menekankan pentingnya menjaga setiap rupiah uang rakyat dengan belanja yang berkualitas serta efisiensi belanja negara. Ia memastikan bahwa belanja negara harus memberikan manfaat yang nyata, seperti menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kualitas layanan publik. Dengan langkah ini, Prabowo berharap agar BUMN dapat beroperasi secara lebih efisien dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia.
