Pimpinan DPR dengan baik menerima aspirasi dari adik-adik BEM dan organisasi kemahasiswaan. Mereka telah menanggapi aspirasi tersebut dan mengirimkannya kepada pemerintah untuk dipertimbangkan. Langkah selanjutnya, kontak sudah dilakukan dengan Menteri Sekretaris Negara untuk mempersiapkan penerimaan pada hari berikutnya. Aspirasi yang disampaikan juga termasuk dalam 17 + 8 yang akan dievaluasi oleh DPR.
Rapat evaluasi akan segera dilakukan oleh pimpinan fraksi DPR untuk mencapai kesepakatan. Pimpinan DPR telah mengirim surat kepada Sekretariat Jenderal DPR agar anggota yang dinonaktifkan tetap dapat menggunakan fasilitas keanggotaan. Pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset juga akan dilakukan setelah selesai dengan KUHAP.
Partisipasi publik terus diterima terkait Undang-undang KUHAP, dengan evaluasi yang memiliki batas waktu untuk memulai pembahasan mengenai Undang-Undang Perampasan Aset. Ketua DPR, Ibu Puan Maharani, akan memimpin evaluasi DPR dan reformasi untuk menciptakan DPR yang lebih baik dan transparan. Seluruh anggota DPR bersatu dalam komitmen untuk belajar dari pengalaman masa lalu guna meningkatkan kualitas DPR bersama-sama.
