Di Indonesia, perbincangan mengenai kemajuan desa semakin mengemuka seiring terbitnya dua laporan pemerintah yang sepintas seolah memunculkan kontras. Statistik Potensi Desa (Podes) 2025 dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap adanya peningkatan dalam kapasitas dan infrastruktur desa, sementara dokumen Kementerian Desa (KepMendes PDTT Nomor 343 Tahun 2025) menampilkan lonjakan jumlah desa yang berhasil naik kelas menjadi maju dan mandiri. Namun, jika kita menelaah lebih lanjut, kedua laporan tersebut justru menggambarkan tantangan yang sama: kemajuan administrasi desa ternyata belum senada dengan perbaikan ekonomi masyarakat desa.
Ketergantungan Indonesia pada wilayah perdesaan masih tinggi, sebagaimana terlihat pada lebih dari 84 ribu wilayah setingkat desa. Dari jumlah tersebut, mayoritasnya kini telah lepas dari predikat desa tertinggal; tercatat 20.503 desa masuk kategori mandiri, dan 23.579 desa di posisi maju. Meski setengah lebih desa sudah berkembang dari segi administratif, kenyataannya lapisan ekonomi desa sebagian besar masih mengarah ke sektor primer, khususnya pertanian, di mana lebih dari 67 ribu desa memiliki penduduk yang terlibat di dalamnya.
Peningkatan status desa banyak didorong oleh pembangunan fisik dan distribusi dana, bukan oleh kemajuan produksi maupun nilai tambah ekonomi. Walau 25 ribu desa kini memiliki produk unggulan lokal, kebanyakan produk itu belum menembus akses luas ke pasar. Problem lain, yakni akses ke pembiayaan dan telekomunikasi, sudah mulai membaik dengan penetrasi KUR ke lebih dari 63 ribu desa dan lumayan meratanya jaringan komunikasi. Namun, kualitas layanan dan akses tersebut masih timpang, terutama di desa-desa yang letaknya terpencil.
Konsekuensi ketimpangan ini berdampak nyata pada kesejahteraan desa. Tingkat kemiskinan di desa mendekati dua kali lipat angka di kota, yaitu sekitar 11 persen. Kedalaman dan keparahan kemiskinan di desa juga masih lebih serius daripada di wilayah perkotaan, menandakan bahwa keberhasilan administratif desa belum cukup menaikkan taraf hidup warga desa secara substantif.
Permasalahan yang dihadapi desa sekarang bergeser dari soal fisik ke ekonomi yang terfragmentasi dan produktivitas yang stagnan. Dibutuhkan transformasi ekonomi desa yang bersifat menyeluruh sekaligus berorientasi pada kebutuhan nyata warga. Dalam kerangka inilah, koperasi sering disebut sebagai alat penting untuk membangun ekosistem ekonomi desa yang terintegrasi.
Koperasi menawarkan solusi berbasis solidaritas dan kepemilikan lokal. Laporan World Bank tahun 2006 menyatakan koperasi mampu memperluas akses masyarakat desa terhadap pembiayaan, meningkatkan posisi tawar petani, serta memperkokoh mekanisme ekonomi komunal. Di banyak negara berkembang, koperasi juga terbukti efektif menjadi tulang punggung produksi dan distribusi hasil pertanian serta usaha kecil, sebab mekanisme tata kelolanya memungkinkan partisipasi seluruh anggota.
Gagasan Koperasi Desa Merah Putih kemudian digagas pemerintah guna membendung fragmentasi ekonomi desa. Melalui koperasi, skala produksi dan jaringan pemasaran pelaku usaha desa diharapkan bisa ditingkatkan dan disinergikan dengan pasar nasional bahkan internasional. Di sisi lain, CELIOS mengingatkan perlunya perhatian khusus terhadap tata kelola dan relevansi kebijakan agar tidak terjebak dalam pendekatan top-down yang gagal menyentuh kebutuhan riil desa.
Tantangan berikutnya adalah implementasi cepat dan efektif di lapangan. Tanpa realisasi yang tepat waktu, program sebesar apapun manfaatnya akan kehilangan momentum. Oleh karena itu, pemerintah menargetkan tahap operasional Koperasi Merah Putih dapat dimulai Agustus 2026, dengan perekrutan SDM, pelatihan, hingga infrastruktur pendukung yang dipercepat.
Terkait pelaksanaan percepatan ini, TNI turut dilibatkan dalam pendampingan di desa. Pengalaman dan jaringan luas TNI hingga ke pelosok dapat menjembatani kesenjangan antara perencanaan kebijakan dan keterlaksanaan di lapangan. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menuturkan keterlibatan TNI berperan mempercepat proses sekaligus menekan biaya operasional pembangunan koperasi desa.
Namun, kolaborasi lintas sektor hanya berdaya guna jika dilandasi koordinasi yang solid. Instruksi Presiden tentang sinergi pelaksanaan Koperasi Merah Putih menegaskan pentingnya pendekatan yang responsif terhadap kebutuhan lokal dan dirancang secara partisipatif. Tanpa koordinasi dan keterpaduan, program akselerasi bisa berujung pada penumpukan masalah baru seperti inefisiensi atau salah sasaran.
Akhirnya, keberhasilan revitalisasi ekonomi desa amat bergantung pada kombinasi kebijakan yang inklusif, pelibatan masyarakat sejak awal, serta tata kelola koperasi yang transparan dan adaptif. Dengan tata kelola yang adaptif, koperasi desa bisa menjadi pendorong utama lahirnya desa maju tidak hanya secara administrasi, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal yang berdaya saing dan berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan desa-kota di Indonesia.
Sumber: Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Penting Perkuat Ekonomi Desa Di Tengah Kenaikan Status Mandiri
Sumber: Desa Makin Mandiri Di Data, Tapi Ketergantungan Ekonomi Masih Tantangan: Saatnya Koperasi Dipercepat
