DPRD Pangandaran Berkomitmen pada Strategi Tata Kelola Air Terintegrasi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran tengah memfokuskan perhatiannya pada penyusunan strategi jangka panjang untuk mengatasi krisis air yang kerap melanda daerah tersebut. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap tantangan iklim yang terus menerus, seperti kekurangan air saat musim kemarau dan potensi banjir saat musim hujan tiba.
Langkah Sistematis dalam Menangani Krisis Air
Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menegaskan keseriusan ini setelah rapat koordinasi internal dengan para camat di wilayah tersebut. Tujuan dari rapat tersebut adalah untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam menghadapi permasalahan ketersediaan air di daerah tersebut.
Asep menjelaskan bahwa fokus utama dari forum koordinasi tersebut adalah menyempurnakan rencana program yang akan diajukan ke pemerintah provinsi dan pusat. Langkah ini dianggap penting guna memastikan rencana yang diusulkan menjadi lebih matang dan berkelanjutan.
Signifikansi Tata Kelola Air Terintegrasi
Menurut Asep, penanganan persoalan air di Pangandaran harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. DPRD mendorong agar disusun sebuah masterplan tata kelola air yang mencakup beragam aspek, termasuk wilayah resapan air dan pengelolaan limbah cair.
Saat ini, sektor pertanian lokal di Pangandaran mulai merasakan dampak dari kelangkaan air. Lebih dari 20 persen lahan pertanian di daerah tersebut mengalami kekurangan pasokan air. Langkah-langkah telah dipersiapkan untuk menghadapi masalah ini pada masa tanam selanjutnya, meskipun masih dalam masa panen saat ini.
Dengan ragam tipe lahan pertanian di Pangandaran, penanganan yang tepat dan terarah menjadi kunci dalam menghadapi krisis air yang terus berulang di daerah tersebut.
Jumlah views: 91
