Pemerintah Kota Bogor telah menyepakati beberapa aturan mengenai alat peraga selama masa sosialisasi dan kampanye bagi calon legislatif (caleg). Aturan ini merupakan kesepakatan bersama guna memastikan Pemilu 2024 berjalan dengan lancar dan tertib.
Wali kota Bogor, Bima Arya, mengatakan bahwa kesepakatan ini bertujuan agar tahapan Pemilu di Kota Bogor tidak hanya lancar, tetapi juga membahagiakan untuk semua. Hal ini hanya bisa dicapai jika frekuensi komunikasi antara semua pihak terjaga dengan lancar.
Beberapa poin yang disepakati antara lain adalah bahwa selama masa sosialisasi, para caleg dilarang menuliskan visi misi atau ajakan dalam alat peraga. Hal ini baru diperbolehkan saat sudah memasuki masa kampanye. Dalam alat peraga, boleh ditampilkan nama, foto, nomor urut caleg, dan daerah pemilihan (dapil), namun tidak boleh ada visi misi atau ajakan.
Selain itu, sejumlah lokasi tidak diperbolehkan untuk dipasangi alat peraga kampanye. Antara lain adalah Sistem Satu Arah (SSA), Jalan Jenderal Sudirman, dan sebagian Jalan Padjajaran. Di jalur protokol SSA, Sudirman, dan sebagian Padjajaran, hanya boleh dipasang videotron. Baliho, spanduk, dan sejenisnya tidak diizinkan. Kota Bogor menentukan 17 lokasi yang boleh digunakan untuk alat peraga kampanye.
Pemkot Bogor juga akan menyediakan fasilitas videotron bagi partai politik secara gratis. Fasilitas ini tidak dikenakan biaya kepada partai-partai tersebut.
Apabila terdapat pelanggaran terkait alat peraga, pemerintah akan berkoordinasi dengan partai politik terkait untuk menertibkannya. Jika dalam 3 hari tidak ada tanggapan, maka alat peraga tersebut akan ditertibkan langsung oleh Pemkot Bogor.
Semua poin yang disepakati telah disetujui oleh semua pihak. Komunikasi akan dilakukan oleh parpol terkait melalui Tim Tangkas untuk menurunkan alat peraga kampanye. Jika terdapat pelanggaran, akan dikomunikasikan dengan ketua partai untuk menurunkannya.
