Jakarta – Presiden terpilih untuk periode 2024-2029, Prabowo Subianto, berkomitmen untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap rendah, yaitu di bawah 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, dalam Konferensi Pers tentang Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, pada Senin (24/6).
“Sudah kami sampaikan kepada Presiden terpilih Prabowo dan beliau juga memberikan jaminan. APBN 2024 akan tetap menjaga defisit di bawah 3% dan ini adalah komitmen yang sama yang kami sampaikan. Beliau (Prabowo) berkomitmen untuk menjaga defisit di bawah 3%,” ungkap Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa dalam asumsi makro RAPBN 2025, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah sepakat bahwa defisit APBN berada di kisaran 2,29-2,82 persen dari PDB.
“Postur RAPBN 2025 masih berada dalam rentang yang disepakati,” jelas Sri Mulyani.
Selain itu, penjagaan defisit APBN yang terus dilakukan juga membantah rumor yang beredar bahwa rasio utang akan meningkat hingga 50 persen dari PDB.
“Posisi RUU APBN 2025 dalam proses yang sedang berlangsung ini, komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi yang terus kami lakukan dengan tim Presiden terpilih menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan antara RUU yang kita susun di bawah Presiden Jokowi dengan program prioritas yang diinginkan dan akan dilaksanakan oleh pemerintahan baru Presiden terpilih, yaitu Bapak Prabowo,” tambah Menkeu.
Thomas Djiwandono, sebagai Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran, juga memastikan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan meningkatkan rasio utang hingga mencapai 50 persen dari PDB.
“Hal itu tidak mungkin. Intinya, kami tetap berkomitmen terhadap target-target yang sudah direncanakan pemerintah saat ini dan akan disepakati oleh DPR nantinya,” pungkasnya.
Thomas menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mencapai target-target yang telah direncanakan pemerintah dan telah disetujui oleh DPR RI dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 mendatang.
“Intinya, kami berkomitmen untuk mencapai target-target yang telah direncanakan oleh pemerintah saat ini dan telah disetujui oleh DPR nantinya,” ujar Thomas.
