KABARDPR.COM, JAKARTA- Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin menyatakan peretasan Pusat Data Nasional (PDN) sebagai peristiwa yang tragis, miris, dan ironis. PDN memiliki peranan yang sangat penting, yaitu melindungi kedaulatan data nasional dan data pribadi.
“Namun, semuanya diretas dan kemudian dilakukan perbaikan dengan tergesa-gesa. Apa yang salah dengan ini?,” ujar Nurul dalam Rapat Kerja Komisi I dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), di Ruang Rapat Kerja Komisi I, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).
Selain itu, Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut juga mengkritisi tuntutan tebusan sebesar 8 juta dolar AS atau Rp131 miliar, yang diharapkan dapat membuka file yang terenkripsi.
“Pertanyaannya siapa yang meminta tebusan? dan kemana uang tebusan harus dibayarkan? Siapa pelakunya? apakah ada indikasi keterlibatan dari internal? Apakah ada orang yang menjual teknologi karena ingin membeli teknologi tersebut? Atau apakah pelakunya merupakan orang yang marah karena usaha judi online mereka terganggu oleh tindakan tertentu, misalnya?, tanyanya.
Disamping itu, ia juga mempertanyakan tanggung jawab fasilitas cadangan data yang diberikan oleh PT Lintasarta dan PT Telkom di PDN. “Apakah mereka gagal memenuhi kesepakatan tingkat layanan mereka? Dimana tanggung jawab mereka? Pastilah ada kontrak yang mengatur hal ini. Dan seberapa besar kerugian finansial dan non finansial akibat insiden ini?, ujarnya. (rio/rdn)
Apa reaksi anda soal berita ini?
