Seorang wisatawan asal Cipayung, Jakarta Timur, dikabarkan meninggal dunia usai terjebak macet horor di Jalur Puncak Bogor, Jawa Barat pada Minggu, 15 September 2024. Ibu berinisial NM tersebut meninggal sekitar pukul 21.00 WIB diduga karena kelelahan akibat terjebak macet di Puncak selama sekitar sembilan jam.
Buntut dari kejadian itu, anggota DPRD Kabupaten Bogor Jawa Barat Nurunnisa Setiawan mengevaluasi lalu lintas (lalin) di kawasan wisata Puncak. Legislator asal Dapil III/kawasan Puncak itu di Cisarua, Senin (16/9/2024) mengungkapkan bahwa pemerintah daerah hingga pemerintah pusat harus bersama-sama mengkaji penataan kawasan wisata Puncak, termasuk lalu lintas dan transportasinya.
“Relokasi PKL Puncak memang mengubah estetika kawasan Puncak. Namun, ada hal substansial yang mesti dilihat, yaitu kenyamanan dan keamanan para wisatawan,” ucapnya, mengutip Antara, Senin. Sebagai warga Puncak, Nurunnisa menilai masih banyak yang harus dievaluasi oleh Pemerintah Kabupaten Bogor hingga pusat, salah satunya dalam mengurai kemacetan.
“Hampir setiap akhir pekan dan libur panjang, saya merasakan keringat kemacetan seperti para wisatawan lain. Ini harus segera ada jalan keluar untuk melerai kemacetan yang sifatnya tidak sementara,” tuturnya. Nurunnisa juga meminta agar pemerintah pusat segera memaksimalkan jalan alternatif Puncak untuk mengurai kemacetan di jalan utama.
Kemacetan juga, kata dia, disebabkan oleh kendaraan roda dua yang tidak diatur oleh rakayasa lalu lintas yang saat ini berlaku. Dengan begitu, tidak sedikit kemacetan di titik-titik tertentu yang disebabkan pemotor.
“Bukan mendiskriminasi, kendaraan roda dua yang tidak diatur sering kali menjadi penyebab kemacetan. Ke depan kendaraan roda dua juga harus diatur rekayasa lalu lintasnya, baik ganjil genap ataupun dengan cara lain,” ujarnya. Selain itu, Nurunnisa meminta Pemerintah Kabupaten Bogor untuk memaksimalkan pelayanan darurat di setiap titik rawan kemacetan karena wisatawan yang terjebak macet, tidak sedikit yang haus dan lapar.
“Sementara itu, para PKL sudah tiada. Pemerintah harus bertanggung jawab untuk memberikan solusi kenyamanan lain seperti membuat pusat pelayanan darurat di titik rawan kemacetan,” jelasnya. Pusat pelayanan darurat itu, kata dia, berisikan untuk pelayanan dasar seperti cek kesehatan hingga perbantuan armada ambulans untuk pelayanan yang mendesak.
