Mengapa Penting untuk Memisahkan Fungsi Intelijen Domestik dan Luar Negeri?
KBRN, Jakarta: Rizal Darma Putra, Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI), menekankan urgensi memisahkan fungsi strategis antara intelijen dalam negeri dan luar negeri. Menurutnya, pemisahan ini penting mengingat kompleksitas ancaman yang dihadapi Indonesia saat ini.
“Pemisahan fungsi intelijen domestik dan luar negeri sangat diperlukan, begitu juga dengan kewenangan penegakan hukum bagi intelijen domestik,” ujar Rizal dalam diskusi terbatas mengenai restrukturisasi Badan Intelijen Negara (BIN) di Kampus Universitas Bakrie, Jakarta, Senin (7/10/2024).
Ia juga menyoroti potensi penyalahgunaan kekuasaan di berbagai bidang, termasuk di BIN, karena tidak adanya lembaga yang memiliki kewenangan tegas untuk menyelidiki operasi BIN. Rizal juga menambahkan bahwa struktur kelembagaan BIN masih didominasi oleh unsur militer, yang terlalu terkait dengan konflik kepentingan politik.
“Rekrutmen sebaiknya dilakukan secara diam-diam. Tidak hanya didominasi oleh lulusan STIN,” katanya.
Selain itu, aspek pengawasan menjadi isu penting dalam diskusi ini. Rizal menekankan bahwa tantangan pengawasan terhadap lembaga intelijen, terutama BIN, sangat rumit.
“Ada tiga bentuk pengawasan yang penting dilakukan terhadap intelijen, yaitu pengawasan anggaran, operasi, dan regulasi. Namun, di banyak negara, pengawasan terhadap lembaga intelijen selalu sulit,” ucapnya.
Sementara itu, peneliti BRIN Muhammad Haripin menekankan pentingnya memperkuat BIN sebagai koordinator intelijen nasional, sesuai dengan UU Intelijen. Namun, ia menyatakan bahwa dalam praktiknya, fungsi BIN sebagai koordinator belum optimal.
“Ada ego sektoral di antara lembaga-lembaga yang memiliki fungsi intelijen. Penguatan dan klarifikasi peran BIN sebagai koordinator intelijen sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini,” kata Haripin.
Terkait pengembangan SDM, Haripin menilai bahwa proses rekrutmen dan pendidikan intelijen di Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan. Namun, ia juga mencatat bahwa pola pendidikan yang ideal untuk para intelijen masih perlu diformulasikan lebih baik, terutama untuk menghindari politisasi di dalam BIN.
“Pengawasan yang efektif harus mampu mengurangi konflik kepentingan dan meningkatkan akuntabilitas anggaran BIN,” ujarnya.
Sementara Direktur Riset Indo Pacific Strategic Intelligence Aisha Kusumasomantri menekankan perlunya memperkuat intelijen luar negeri, terutama dalam menghadapi ancaman eksternal yang semakin kompleks, seperti destabilisasi politik yang bisa mempengaruhi keamanan nasional.
Ia juga mengkritisi pergeseran dalam BIN yang awalnya lebih banyak diisi oleh sipil, namun sekarang didominasi oleh TNI dan Polri. “Intelijen luar negeri harus diperkuat karena ancaman eksternal semakin nyata,” ucapnya.
“Struktur dari sembilan deputi di BIN, hanya satu yang berorientasi ke luar, sementara yang lainnya cenderung ke dalam. Padahal, ancaman yang dihadapi lebih banyak berasal dari luar,” ujarnya.
Sementara itu, Co-Founder ISDS Erik Purnama menambahkan bahwa struktur saat ini banyak diisi oleh personel militer yang kariernya stagnan dan bukan merupakan produk terbaik dari ABRI. Ia juga menyoroti adanya politisasi dalam proses rekrutmen di STIN yang berdampak pada kualitas SDM di BIN.
“Diperlukan penguatan dalam SDM, kelembagaan, dan sistem koordinasi untuk menghadapi tantangan yang ada,” ucapnya.
Selain itu, Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie Aditya Batara Gunawan menilai perlunya mengubah orientasi, agar lebih fokus pada ancaman eksternal dan penguatan peran sipil dalam intelijen.
Diskusi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan pemikiran terkait restrukturisasi dan penguatan lembaga intelijen di Indonesia. Selain itu, diskusi ini juga menjadi salah satu upaya dalam mengembangkan kajian intelijen di Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie.
Sumber: https://rri.co.id/lain-lain/1030792/pakar-nilai-penting-pemisahan-fungsi-intelijen
