Bencana alam berupa banjir dan tanah longsor kembali menerjang beberapa daerah di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Kejadian ini menyebabkan korban jiwa berjatuhan dan banyak wilayah terisolasi akibat terputusnya jalur transportasi serta jaringan komunikasi. Menyikapi kondisi darurat tersebut, Pemerintah Aceh mengambil langkah cepat dengan menetapkan status siaga bencana selama dua minggu, terhitung sejak 28 November hingga 11 Desember 2025.
Di tengah kepanikan dan duka akibat musibah yang terjadi, perdebatan hangat mencuat di berbagai platform media sosial. Banyak netizen yang menggeser pembahasan dari bencana alam ke arah kebijakan negara. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Zulkifli Hasan, saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan, namun sebelumnya juga pernah memegang posisi penting sebagai Menteri Kehutanan.
Kritik tajam muncul dari individu seperti Balqis Humaira melalui akun Instagram pribadinya. Ia secara terbuka menyebutkan nama Zulkifli Hasan sebagai pihak yang turut berkontribusi terhadap bencana melalui kebijakan-kebijakan yang diambil selama menjabat di pemerintahan. Dalam unggahannya, Balqis mengaitkan banjir dan longsor dengan rusaknya hutan akibat izin pembukaan lahan dan perambahan yang semakin tak terkendali.
Isu keterkaitan antara Zulkifli Hasan dan deforestasi sebenarnya bukan perbincangan baru. Masa kepemimpinannya sebagai Menteri Kehutanan pada tahun 2009–2014 pernah mendapat sorotan tajam dari lembaga swadaya masyarakat dan aktivis lingkungan, terutama terkait alih fungsi kawasan hutan konservasi menjadi perkebunan kelapa sawit ilegal skala besar, seperti di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau.
Dalam opini publik yang berkembang di dunia maya, Balqis juga menyoroti fakta luas hutan yang kian menyusut drastis. Dulu, kawasan Tesso Nilo memiliki sekitar 83 ribu hektare hutan, kini sebagian besar sudah beralih menjadi kawasan sawit dan perambahan liar. Hal ini memperburuk kerentanan daerah sekitar terhadap ancaman banjir dan longsor, karena hutan tak lagi optimal menjalankan fungsi ekologisnya.
Tak hanya dari narasi warganet, diskusi mengenai peran kebijakan pemerintah dalam kerusakan lingkungan diperkuat oleh beredarnya kembali potongan dokumenter lawas tahun 2013 yang menayangkan wawancara antara aktor Hollywood Harrison Ford dengan Zulkifli Hasan. Dalam video tersebut, Ford dengan tegas mengkritik kegagalan pemerintah mengontrol deforestasi, khususnya di kawasan Tesso Nilo.
Narasi-narasi serupa juga muncul dari akun lain, seperti @voxnetizens, yang menegaskan bahwa bencana yang menimpa masyarakat Sumatera bukan semata-mata akibat “amukan alam”, melainkan buah dari keputusan manusia yang mengelola sumber daya alam tanpa mempertimbangkan dampak panjangnya terhadap lingkungan. Menurut mereka, pembukaan lahan sawit dan legalisasi perambahan oleh manusia turut memperparah bencana.
Polemik makin berkembang seiring meningkatnya kesadaran publik akan pentingnya menjaga lingkungan. Kini, bencana banjir dan longsor tidak hanya dilihat sebagai persoalan alam semata, namun juga cerminan konsekuensi dari kebijakan yang kurang berpihak pada kelestarian hutan dan ekosistem. Perdebatan ini menjadi momentum untuk meninjau kembali praktik-praktik pengelolaan sumber daya alam di masa lalu maupun saat ini, agar bencana serupa dapat dicegah di masa mendatang.
Sumber: Zulkifli Hasan Disorot Soal Banjir Sumatera, Warganet Ungkit Teguran Harrison Ford Soal Kerusakan Hutan
Sumber: Zulkifli Hasan Dituding Jadi Penyebab Banjir Sumatera, Warganet Ungkit Momen Zulhas Diomeli Harrison Ford Soal Rusaknya Hutan
