Perdebatan mengenai reformasi TNI selama ini sering fokus pada kekhawatiran publik tentang potensi kebangkitan militer di wilayah sipil. Namun, sesungguhnya ada masalah besar lain yang jarang dibahas secara terbuka: struktur organisasi, sistem promosi, serta budaya politik di tubuh TNI sendiri.
Menanggapi hal tersebut, Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Indonesia mengadakan diskusi bertema “Pola Karir dan Profesionalisme Militer” pada 4 Maret 2026. Acara ini mempertemukan para pakar seperti Aditya Batara Gunawan (Universitas Bakrie), Beni Sukadis (Lesperssi), dan Yudha Kurniawan (Laboratorium Politik Universitas Bakrie) dalam dialog yang mendalam tentang arah profesionalisme TNI ke depan.
Demarkasi yang Semakin Simpang Siur
Dalam konsep hubungan sipil-militer yang sehat, batas antara kewenangan militer (keamanan eksternal) dan sipil (keamanan dalam negeri) sejatinya harus jelas. Namun, situasi di Indonesia justru memperlihatkan batas yang kabur. Jika tidak hati-hati, wilayah abu-abu ini bisa menjerumuskan TNI pada penurunan profesionalisme dan membuka ruang intervensi politik.
Salah satu faktor utama yang rawan dipengaruhi politik adalah proses promosi perwira tinggi. Aditya Batara menekankan, meski di atas kertas urusan promosi merupakan kewenangan internal militer, realitasnya politik kerap masuk dan mempengaruhi, terutama di era kepemimpinan populis seperti sekarang.
Menurut Aditya, “Ada tarik ulur antara standar meritokrasi dan kepentingan personal dalam pengisian jabatan strategis TNI.” Konteks politik yang lebih personal membuat kedekatan dengan elite pemerintahan kerap menjadi faktor utama ketimbang prestasi dan kredibilitas.
Sebagai ilustrasi, mekanisme penunjukan Panglima TNI memang melalui persetujuan DPR yang dianggap sebagai pelaksanaan kontrol sipil. Namun, Yudha Kurniawan menyoroti bahwa mekanisme ini pun bisa berubah menjadi alat politik, menjadikan TNI sebagai bagian dari arena kompetisi kekuatan sipil dan aktor-aktor politik.
Yudha lantas membandingkan sistem di Indonesia dengan negara-negara demokrasi lain. Ia menyebut bahwa di beberapa negara seperti Inggris, justru tidak ada persyaratan persetujuan legislatif dalam penunjukan kepala militer tertinggi—menunjukkan variasi relasi sipil-militer yang sangat beragam sesuai karakter masing-masing negara.
Tantangan Internal: Jumlah Perwira Membengkak, Meritokrasi Tersoal
Beni Sukadis menyorot bahwa profesionalisme dalam TNI belum cukup hanya dengan mengatur pemisahan institusi atau memperkuat payung hukum. Sistem penilaian dan promosi yang betul-betul objektif sampai saat ini masih sulit diwujudkan. Latar belakang personal dan koneksi tetap berperan besar, sehingga perebutan jabatan kerap tak lepas dari pengaruh di luar faktor kinerja.
Yudha Kurniawan pun mengungkap persoalan mendalam di struktur TNI, yakni adanya ketimpangan antara jumlah pejabat dengan kebutuhan jabatan. Penumpukan perwira tinggi kerap terjadi lantaran kurangnya posisi struktural yang tersedia, institusi pendidikan militer tidak seimbang dengan output personel, serta promosi yang tersendat akibat struktur yang tidak berkembang.
Tak hanya itu, anggaran pertahanan dan fasilitas pelatihan dianggap belum memadai. Akibatnya, banyak perwira akhirnya disalurkan ke jabatan di luar bidang militer, sehingga perluasan peran TNI ke sipil kadang lebih merupakan solusi pragmatis daripada langkah ideal pembenahan organisasi.
Tradisi Rotasi: Mitos dan Kenyataan
Isu rotasi jabatan antar angkatan dalam pergantian Panglima TNI juga tak selalu berlaku secara konsisten. Beni Sukadis mencontohkan transisi kepemimpinan dari Jenderal Moeldoko ke Jenderal Gatot Nurmantyo yang sama-sama berasal dari Angkatan Darat. Fakta ini menunjukkan bahwa keputusan sering lebih bergantung pada preferensi elite politik ketimbang aturan tidak tertulis mengenai rotasi.
Demokrasi, Profesionalisme, dan Tantangan Masa Depan
Diskusi di UI menjadi sangat signifikan ketika publik menilai demokrasi Indonesia sedang mengalami kemunduran. Hubungan sipil-militer hendaknya tak sekadar memagari militer dari arena sipil, namun juga mendorong aktor sipil tidak memberikan ruang bagi militer untuk terlibat dalam politik praktis.
Penataan karir di TNI wajib mengedepankan profesionalisme. Kontrol sipil yang berlebihan hingga ke ranah teknis internal dapat berpotensi merusak tatanan organisasi militer itu sendiri. Negara-negara maju telah membuktikan, menghormati kerangka otonomi institusi militer dalam karir perwira justru memperkuat profesionalisme dan menjaga demokrasi tetap sehat. Sudah waktunya Indonesia mengambil pelajaran dan menerapkan standar tersebut demi kemajuan institusi pertahanan dan masa depan demokrasi.
Sumber: Motif Perluasan Peran TNI Ke Sektor Sipil, Struktur Organisasi Dan Karier Perwira Disorot
Sumber: Motif Di Balik Perluasan Peran TNI Ke Sektor Sipil Dan Pembengkakan Struktur Organisasisi
