Forum Mahasiswa Bhayangkara Jakarta Raya menggelar unjuk rasa di depan Pemerintah Kota Bekasi pada hari Senin (27/11/2023). Mereka memperingatkan Penjabat Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhammad, untuk tidak terlibat dalam praktik koruptif seperti pendahulunya, Rahmat Effendi, yang tersandung kasus jual beli jabatan dan menjadi tersangka di KPK.
“Kami ingin Raden Gani Muhammad memberantas praktik jual beli jabatan di lingkungan Kota Bekasi,” ujar Koordinator Lapangan Forum Mahasiswa Bhayangkara Jakarta Raya, Tegar, saat unjuk rasa di depan Pemkot Bekasi.
Mereka curiga bahwa praktik jual beli jabatan masih terjadi di lingkungan Pemkot Bekasi secara diam-diam. Padahal, dalam UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur bahwa praktik jual beli jabatan atau suap merupakan tindak pidana dengan pidana maksimal 5 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp250 juta.
Mereka juga mendesak Raden Gani Muhammad dan jajaran Pemkot Bekasi untuk menjaga netralitas dalam Pemilu Serentak 2024 sebagaimana diatur dalam UU No 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka meminta agar ASN tidak terlibat dalam politik praktis.
Tegar juga meminta Raden Gani Muhammad untuk meningkatkan kinerja anak buahnya dan memperbaiki pelayanan publik yang kualitasnya terus menurun. Mereka menegaskan bahwa jika hal tersebut tidak tercapai, Menteri Dalam Negeri harus mencopot Raden Gani Muhammad dan menggantinya dengan pejabat yang berkualitas.
Raden Gani Muhammad dilantik oleh Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, di Aula Gedung Sate, Kota Bandung, pada Rabu (20/9/2023). Posisi Plt Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, digantikan oleh Gani berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3725 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi.
