Oleh : Salamuddin Daeng
Prabowo-Gibran adalah sebuah tantangan yang menarik! Mereka hendak membangun program makan siang gratis dan peningkatan gizi bagi ibu hamil. Langkah ini dianggap luar biasa karena program ini mencakup tiga dimensi besar, yaitu (1) urusan kemanusiaan sebagai respon terhadap kondisi ekonomi pasca COVID-19, (2) dimensi kerakyatan atau keberpihakan karena tingkat kerentanan kelompok miskin yang tinggi terhadap kondisi ekonomi, dan (3) peningkatan sumber daya manusia Indonesia menghadapi bonus demografi saat ini dan masa mendatang.
Program ini sekaligus membangun kesadaran akan pentingnya masalah gizi bagi ibu hamil dan anak sekolah. Pemerintah dapat memulai dengan program yang bagus untuk membangun budaya atau kebiasaan baru dalam menigkatkan gizi ibu hamil dan anak sekolah.
Tidak hanya Indonesia, masalah kekurangan gizi pada anak-anak juga dihadapi oleh banyak negara di dunia, baik karena sebab alam, budaya, maupun struktural. UNICEF memperkirakan bahwa pada tahun 2020, jumlah anak di bawah usia 5 tahun yang mengalami gizi buruk dapat meningkat secara global sekitar 15 persen karena akibat COVID-19. Di Indonesia, lebih dari 7 juta anak di bawah usia 5 tahun mengalami stunting, disebabkan oleh berkurangnya pendapatan keluarga dan sulitnya membeli makanan sehat dan bergizi.
Masalah gizi anak sekolah dan ibu hamil merupakan agenda mendesak dalam tahun-tahun ke depan untuk menahan laju peningkatan tingkat kekurangan gizi. Program ini besar, karena menyangkut 50 juta pelajar dan 4 juta ibu hamil dalam setahun, sehingga ada 55 juta orang yang akan diberi makan dalam rangka meningkatkan kualitas gizi mereka.
Beberapa negara sudah lama memberikan makan gratis bagi pelajar, seperti India, Italia, Perancis, Inggris, Korea Selatan, Jepang, dan China. Misi utama dari mega program ini adalah membangun kesadaran baru akan pentingnya anak-anak sekolah dan ibu hamil mendapatkan gizi yang optimal.
Pemberian makan siang gratis kepada anak-anak dianggap sebagai salah satu investasi jangka panjang yang paling cerdas yang bisa dibuat pemerintah manapun. Return on investment-nya menurut WFP senilai 9 dolar dari setiap 1 dolar yang digunakan untuk program ini. Keberhasilan program ini membutuhkan sistem pengawasan yang baik, transparan, dan terbuka agar tidak disalahgunakan atau dikorupsi.
