Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Pusat, Pahala Sianturi, mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk terus mengawasi kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam setiap tahapan Pemilu 2024. Hal ini terutama penting pada tahapan setelah pemungutan suara. Pahala menyatakan kekhawatiran ini karena adanya dugaan ketidakadilan dalam penyelenggaraan pemilu.
Pahala mengungkapkan bahwa terdapat dugaan penggelembungan suara dalam proses rekapitulasi mulai dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga tingkat kota. Menurutnya, KPU harus diawasi oleh Bawaslu untuk memastikan keadilan dalam pemilu. Hal ini disampaikan Pahala saat berada di Hotel Lumire, Jakarta Pusat.
Pahala, yang juga merupakan Calon Legislatif (Caleg) DPRD Partai Perindo untuk DPRD DKI Dapil 10, menyoroti kondisi rekapitulasi suara di Kota Administrasi Jakarta Pusat. Ia menemukan adanya kejanggalan dalam perolehan suara yang tidak sesuai. Pahala juga menyebut adanya sanggahan dari saksi partai politik lain terhadap data suara yang dinilai tidak akurat.
Dalam pantauan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Jakarta Pusat, Pahala mencatat adanya kecurangan yang merugikan. Ia menyoroti banyak sanggahan dari partai politik, yang menurutnya menunjukkan adanya penggelembungan data.
Rupanya, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy, juga mengungkapkan dugaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Pemilu 2024. Menurut Romahurmuziy, operasi penggelembungan suara tersebut dilakukan oleh aparat dengan target perolehan suara tertentu.
Romahurmuziy menegaskan bahwa informasi tersebut diperoleh dari aktivis PSI yang mengaku mendapat dukungan keuangan dari aparat sebelum pemilu. Namun, operasi tersebut tidak berjalan lancar sehingga perolehan suara PSI di bawah harapan.
