Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada DKI Jakarta 2024, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, telah mengajukan permohonan sengketa terkait proses verifikasi syarat administrasi pencalonan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta.
Anggota Bawaslu DKI Jakarta, Benny Sabdo, mengatakan bahwa permohonan sengketa tersebut diajukan pada Rabu, 19 Juni 2024. Selanjutnya, pihak Bawaslu akan melakukan rapat pleno untuk membahas permohonan tersebut.
Benny menegaskan bahwa pihaknya akan bekerja secara profesional dan transparan dalam penanganan sengketa tersebut. Bawaslu memiliki waktu 12 hari untuk memproses penyelesaian sengketa tersebut.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah menyelesaikan verifikasi administrasi perbaikan dokumen dukungan bagi pasangan calon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Namun, pasangan tersebut dinyatakan tidak lolos verifikasi karena tidak memenuhi syarat.
Proses verifikasi administrasi dilakukan oleh KPU mulai dari 9 hingga 18 Juni 2024 melalui sistem Silon. Dalam tahap ini, KPU melakukan pengecekan dokumen dukungan, termasuk identitas pekerjaan pendukung dan kesesuaian data yang diinput ke dalam Silon.
Dengan demikian, pasangan calon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana memutuskan untuk mengajukan sengketa ke Bawaslu DKI Jakarta terkait hasil verifikasi administrasi yang menyatakan mereka tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.
