Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto, menyatakan bahwa anggota dewan yang terlibat dalam judi online dapat diproses secara etik melalui Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan terhadap laporan Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, yang mengungkapkan adanya lebih dari seribu orang anggota DPR, DPRD, dan Kesetjenan yang terlibat dalam judi online. Bambang Wuryanto meminta agar PPATK menyampaikan hasil laporan pemeriksaannya agar dapat diserahkan kepada Komisi III.
“Dengan adanya laporan hasil pemeriksaan tersebut, MKD juga memiliki hak untuk memanggil siapa pun yang terlibat. Contohnya, apabila ada nama Bambang Pacul yang diduga melakukan transaksi tidak wajar dalam judi online, maka Bambang Pacul dapat dipanggil ke MKD,” ujarnya dalam rapat di ruang rapat Komisi III DPR RI.
Komisi III DPR RI juga meminta PPATK untuk mengungkap data anggota DPR yang terlibat dalam judi online guna diproses melalui kode etik ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengungkapkan bahwa fenomena judi online telah merambah ke berbagai kalangan masyarakat, termasuk orang-orang di dalam institusi negara.
Habiburokhman juga menyoroti pemain judi online yang dapat dipidana sesuai dengan Pasal 303 KUHP dan Undang-Undang ITE. Ia menyatakan bahwa fenomena maraknya pemain judi online merupakan sebuah penyakit masyarakat yang harus ditangani.
Dalam rapat kerja tersebut, dijelaskan bahwa DPR akan merumuskan tindakan persuasif atau represif terhadap pemain judi online. Karena itu, DPR meminta bantuan dari PPATK dengan kemampuan intelijen di bidang keuangan untuk membantu dalam hal tersebut.
