Ade Batubara Desak Inspektorat Madina Audit Ulang Dana Stunting Rp103 Miliar
Mandailing Natal, aspirasipublik.com – Tokoh Pemuda Sumatera Utara, Misron Saidi atau yang dikenal sebagai Ade Batubara, menekan Plt. Kepala Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Munawar, SH., MH, untuk segera melakukan audit ulang secara menyeluruh terhadap penggunaan anggaran Program Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Mandailing Natal yang mencapai ±Rp103 miliar.
Transparansi dan Akuntabilitas Dana Publik
Ade Batubara menegaskan bahwa audit ulang perlu dilakukan dengan objektif, profesional, dan terbuka agar penggunaan anggaran Program Percepatan Penurunan Stunting tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh kepada publik. Menurutnya, kepedulian terhadap transparansi dan akuntabilitas dana negara yang disalurkan untuk peningkatan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama.
Permintaan audit ulang ini juga merupakan respons terhadap aspirasi masyarakat yang menuntut kepastian terkait efektivitas penggunaan anggaran stunting. Sebelumnya, DPRD Mandailing Natal, lembaga pengawas, dan aparat penegak hukum telah mengangkat isu tersebut sebagai perhatian serius.
Pengawasan Komprehensif terhadap Sektor Kesehatan
Ade Batubara tidak hanya meminta audit ulang terhadap Program Percepatan Penurunan Stunting, tetapi juga menekankan pentingnya pengawasan yang komprehensif terhadap sektor kesehatan. Hal ini termasuk dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun Anggaran 2024-2025 serta pelayanan di seluruh Puskesmas di Mandailing Natal.
Menurutnya, pengawasan tidak boleh hanya sebatas pada pemeriksaan administrasi, melainkan harus menjamin bahwa manfaat anggaran tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Keselamatan dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan dana kesehatan.
Akhirnya, Ade Batubara berharap hasil audit nantinya dapat disampaikan secara transparan kepada masyarakat. Jika tidak ditemukan penyimpangan, hal tersebut akan menjadi bukti bahwa pengelolaan anggaran telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, jika terdapat indikasi pelanggaran, proses hukum harus ditempuh untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.
Program penanganan stunting bukan hanya soal angka dan statistik, tetapi berkaitan langsung dengan masa depan generasi mendatang. Oleh karena itu, penggunaan anggaran harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga terkait.
