Jakarta – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kunjungan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Sekjen Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) Mathias Cormann di Jakarta.
Salah satu hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah terkait proses keanggotaan penuh Indonesia di OECD, setelah sebelumnya Cormann mengunjungi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlebih dahulu di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/5) siang.
“Apa kabar,” sapa Prabowo saat menyambut kedatangan Cormann bersama Airlangga.
“Baik sekali, senang bertemu dengan Anda,” jawab Cormann.
Indonesia sedang menjalani tahapan sebagai kandidat anggota OECD, yaitu aksesi. Dalam proses ini, Indonesia wajib menyampaikan memorandum awal untuk memenuhi standar dan persyaratan keanggotaan resmi OECD.
Langkah Indonesia untuk menjadi anggota OECD merupakan sejarah, karena menjadi satu-satunya negara dari Asia Tenggara yang pertama kali menjadi kandidat anggota OECD. Sejauh ini sudah ada 38 negara yang mendukung Indonesia masuk dalam OECD.
OECD adalah organisasi internasional yang mempromosikan koordinasi kebijakan dan kebebasan ekonomi di antara negara-negara maju. Awalnya, OECD bernama Organisation for European Economic Co-operation (OEEC) yang didirikan pada 1948 untuk memantau kontribusi AS dan Kanada.
Kemudian, OECD dibentuk pada 1961 dan beranggotakan negara-negara seperti Amerika Serikat; negara-negara di Eropa Barat, Jepang, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Sejak saat itu, OECD berkantor pusat di Paris, Prancis.
Anggota OECD pun diperluas pada 1990-an dengan masuknya Meksiko, Korea Selatan, dan negara-negara Eropa Timur. Dalam beberapa tahun terakhir, India, Brazil, Republik Rakyat Tiongkok (RTT), dan India juga mendukung agenda kerja OECD.
Visi dan misi OECD sendiri untuk mempromosikan kebijakan yang akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat di negara maju. Dengan demikian, tujuan utama OECD adalah meningkatkan ekonomi global dan mempromosikan perdagangan dunia. Hal ini memberikan jalan keluar bagi pemerintah dari berbagai negara untuk bekerja sama mencari solusi.
